Home News RPP Klaster UMKM dan Koperasi Sudah Akomodatif

RPP Klaster UMKM dan Koperasi Sudah Akomodatif

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menenegah (UMKM) sudah relatif lengkap dan cukup ideal dalam mengakomodir berbagai hal yang selama ini menghambat UMKM dan koperasi. Tinggal fungsi pengawasan yang menurutnya harus diperkuat.

Dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, beberapa hal yang diatur terkait kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission), kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (Haki), pendampingan, kemudahan mendapatkan pembiayaan, kepastian legalitas bagi pelaku UMKM, serta adanya peluang yang lebih besar terkait kemitraan antara usaha besar dan UMKM.

Misalnya saja dalam Pasal 64 RPP Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menenegah (UMKM), disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Kecil. Kemudian Pasal 67 juga mengatur berbagai kemudahan dan insentif yang diberikan dari kemitraan ini.

“Kalau dilihat dari RPP, sepertinya sudah mengakomodasi berbagai evaluasi dari pengembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya mendorong usaha besar untuk menggandeng UMKM dalam pengembangan usahanya. Ini kan masalah yang seringkali dibahas, bahwa linkage antara usaha besar dan UMKM selama ini masih relatif kecil,” kata Yusuf Rendy, Senin (30/11).

Yusuf menyampaikan, dalam tataran tujuan, yang diatur di UU Cipta Kerja dan RPP sebagai peraturan pelaksananya sudah relatif baik. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana komitmen pemerintah dalam menjalankan berbagai aturan yang sudah dibuat tersebut.

“Sisi pengawasan menurut saya jadi hal yang sangat penting. Misalnya saja terkait linkage antara usaha besar dan UMKM, perlu dipastikan komitmennya seperti apa, skemanaya seperti apa, keuntungan yang didapat seperti apa bagi usaha besar dan UMKM, sehingga benar-benar terjadi linkage yang saat ini masih minim,” kata Yusuf

Terkait koperasi, beberapa kemudahan juga sudah diatur dalam RPP, antara lain dalam hal kemudahan pendirian koperasi. Misalnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh sembilan orang.

Kemudahan lainnya, koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.

“Yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya ini bagus untuk pengembangan koperasi di Indonesia. Selama ini kan koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian, tetapi nasibnya sekarang seperti ada dan tiada. Jadi saya kira adanya UU Cipta Kerja ini bisa menjadi momentum proses revitalisasi koperasi. Tinggal dibuktikan saja apakah kemudian UU Cipta Kerja ini akan membuat masyarakat semakin tertarik menjalankan usaha koperasi,” kata Yusuf.(Bes).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here