Home News Roadmap Reformasi Partai Politika

Roadmap Reformasi Partai Politika

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Pemerintah akan mengucurkan dana bantuan keuangan sekitar Rp6 triliun per tahun kepada partai politik (parpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu akan direalisasikan pada 2023 atau tahun keempat pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua.

Sebelum anggaran itu dikucurkan pemerintah harus merevisi sejumlah aturan. Antara lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini bermakna, langkah pemerintah ini harus mendapat dukungan parlemen, yang sebenarnya menguntungkan partai mereka.

Awal 2018, pemerintah telah menaikkan dana bantuan keuangan kepada partai. Pada saat itu ada polemik, terkait manfaatnya terhadap perbaikan partai politik. Bantuan kepada partai tingkat pusat yang memiliki kursi di DPR naik menjadi Rp1.000 per suara sah dari sebelumnya Rp108.

Kemudian untuk partai politik di tingkat provinsi yang memiliki kursi di DPRD provinsi mendapat dana bantuan Rp1.200 per suara sah. Partai politik di tingkat kabupaten/kota yang memiliki kursi di DPRD kabupaten/kota mendapat dana bantuan Rp1.500 per suara sah. Ketentuan soal bantuan itu tertuang dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Kenaikan bantuan keuangan ini sebenarnya atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar separuh dana parpol ditanggung negara. Anggaran negara tersebut untuk memperkuat partai dan mengurangi potensi korupsi kader parpol. Rekomendasi tersebut didasarkan dari pengalaman banyak negara, seperti Jepang yang pembiayaan dana parpolnya cukup tinggi.

Alokasi 0,5 persen hingga 1 persen APBN dinilai masih merupakan angka yang masuk akal. Artinya, anggaran untuk parpol bisa mencapai Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun setahun. Bila menggunakan asumsi angka Rp 15 triliun, maka dengan mengacu perolehan suara Pemilu 2014, anggaran untuk setiap suara sah sekitar Rp 120.000. Dengan demikian, partai di parlemen yang mendapatkan perolehan suara terbesar, yakni 23,7 juta suara bisa mendapatkan Rp 2,84 triliun setahun, dan parpol terkecil dengan 6,6 juta suara bisa mendapat hampir Rp 792 miliar.

Tujuan bantuan keuangan ini mesti menjadi momentum mereformasi parpol. Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai sistem partai politik yang masih berorientasi pada uang membuat biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi sangat mahal. Akibatnya, banyak calon kepala daerah masih berorientasi pada besaran uang yang dibayarkan kepada partai politik untuk memuluskan langkah mereka.

Pemberian dana kepada parpol bisa menjadi solusi mereformasi sistem ini dengan syarat harus mau diaudit dan transparan ke publik. Selain itu, partai politik mesti melaksanakan proses kaderisasi dan pencalonan yang berbasis pada jenjang dan merit system. Selama ini siapa yang naik ke pengurus masih berdasarkan kedekatan dengan ketua umum.

Reformasi parpol sebenarnya bukan tergantung bantuan keuangan dari pemerintah. Kuncinya adalah komitmen dari partai yang bersangkutan. Komitmen perubahan ke arah yang lebih baik bisa dituangkan dalam roadmap (peta jalan) yang terukur dan akuntabel. ().

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here