Home Wilayah YPDT Ajukan Gugatan Baru

YPDT Ajukan Gugatan Baru

0
SHARE

Matanurani, Jakarta ─ Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) memutuskan akan mengajukan gugatan baru Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mekanisme Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) terkait pencemaran air Danau Toba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta.


Keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pengawasan Danau Toba tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga Pemerintah Pusat RI melalui kementerian yang bertanggungjawab mengurusi dan mengawasi lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Selain itu, saat ini Danau Toba bukan hanya menjadi isu nasional saja, melainkan juga sudah menjadi isu internasional. Hal ini dapat dilihat melalui upaya Pemerintah Pusat RI mengajukan Danau Toba sebagai anggota Global Geopark Network (GGN) UNESCO.

Dengan adanya upaya Pemerintah Pusat RI ini, semakin membulatkan Keputusan YPDT untuk melibatkan Pemerintah Pusat RI dalam upaya pengawasan, pemeliharaan, dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Danau Toba yang sepatutnya TANPA pencemaran maupun kerusakan.

“Jadi kurang etis apabila tanggungjawab pengawasan kelestarian Danau Toba hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah,” kata Robert Siahaan, Ketua Tim Litigasi YPDT dalam keterangan persnya yang diterima Matanurani.com, Jakarta, Jumat (2/6). ‎

Robert menjelaskan gugatan tersebut didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pada Pasal 2 butir (a), UU tersebut dinyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara. (Ian).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here