Home News Putar Otak Mengurai Kebuntuan Kanal Penyaluran Beras Bulog

Putar Otak Mengurai Kebuntuan Kanal Penyaluran Beras Bulog

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang tergolong besar membuat Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) harus memutar otak untuk mengelolanya. Segala cara pun ditempuh agar beras-beras yang menumpuk digudangnya dapat segera tersalurkan dan tidak menjadi beban bagi korporasi.

Terbaru, perusahaan pelat merah tersebut berencana menyalurkan CBP melalui operasi pasar yang ditargetkan pada keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan nontunai (BPNT). Kebijakan ini dilakukan di luar tugas harian Bulog dalam melakukan operasi pasar atau yang disebut dengan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga (KPSH).

Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan dengan stok CBP per 3 November 2019 yang mencapai 2,1 juta, BUMN pangan tersebut harus segera menyalurkan berasnya agar stok awal 2020 terjaga di level 1,5 juta ton.

Terlebih, hingga saat ini, kebijakan KPSH Bulog masih sulit mencapai target yang ditetapkan  pemerintah sebesar 5.000 ton per hari. Berdasarkan data Bulog, per 3 November 2019 realisasi operasi pasar baru mencapai 491.064 ton. Adapun target penyaluran  KPSH pada tahun ini dipatok 1,48 juta ton.

“Kami setengah mati menyalurkan beras untuk KPSH di pasar umum, karena stok di lapangan masih tinggi. Maka dari itu kami usulkan skema baru, yakni OP targeted untuk KPM penerima BPNT,” katanya, Selasa (3/12).

Dalam pelaksanaanya, Bulog ingin memanfaatkan hak KPM BPNT untuk menerima beras sebanyak 30 kilogram (kg) per bulannya. Sementara itu, dalam kebijakan BPNT, masyarakat KPM rata-rata hanya membeli beras di outlet e-warong sebanyak 8—10kg.

Alhasil, Bulog pun berencana mengisi ruang pasokan beras bagi kelompok masyarakat penerima BPNT tersebut. Tri mengatakan, Bulog berencana memasok beras sekitar 10 kg per bulan kepada masing-masing KPM di luar hak KPM menukarkan vouchernya di outlet BPNT.

“Usulan rencana itu juga merupakan respons kami untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasar, karena hari besar keagamaan nasional dan potensi menurunnya pasokan beras dari petani karena kemarau panjang tahun ini,” katanya.

Apabila usulan tersebut diterima pemerintah, Bulog menargetkan dapat menyalurkan sekitar 500.000 ton beras CBP melalui skema tersebut hingga akhir Desember 2019. Dengan demikian, stok beras CBP Bulog pada awal 2020 dapat mencapai 1,5 juta ton, sesuai dengan instruksi pemerintah untuk menjaga stok CBP di level 1—1,5 juta ton.

Alhasil, jika usulan Bulog tersebut diterima, maka akan menambah saluran penyaluran beras CBP selain beberapa kebijakan lain yang telah ada sebelumnya.

Adapun sebelumnya, pada Oktober 2019, Bulog telah bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menggelar operasi pasar di toko ritel modern. Langkah tersebut tergolong baru bagi Bulog dan pemerintah yang selama ini mengandalkan proses operasi pasar dengan cara konvensional melalui pasar rakyat.

Langkah jorjoran Bulog dalam mencari saluran penyaluran beras CBP menjadi hal yang wajar. Pasalnya, di tengah stok CBP yang besar, jalur penyaluran beras yang dimiliki Bulog justru menyempit pada tahun ini.

Seperti diketahui, pada 2018 skema bantuan sosial rastra (bansos rastra) berubah sepenuhnya menjadi BPNT. Bulog pun tak lagi menjadi pemasok tunggal beras untuk 15,6 juta orang yang diberikan bantuan sosial oleh pemerintah. Perusahaan pelat merah itu harus bersaing dengan pedagang beras swasta dalam memasok komoditas itu ke outlet e-warong.(Bis).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here