Home News Presiden Jokowi Harus Memilih Figur Dewan Pengawas KPK yang Kredibel

Presiden Jokowi Harus Memilih Figur Dewan Pengawas KPK yang Kredibel

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan SH MH berpendapat, untuk menghindari penyalahgunaan penyadapan, maka Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu keharusan.

Hanya saja, Presiden Jokowi harus memilih figur yang tepat dan benar-benar kredibel. Sebab kalau tidak kredibel akan sulit juga. Bahkan, sebaiknya, ada juga orang dalam yang mengetahui kondisi KPK dari A sampai Z.

Dibutuhkan, orang yang memberikan waktunya full, karena harus ada setiap saat dan ada yang mengatur bagaimana mekanisme kerjanya, sebab kewenangan KPK sangat luar biasa.

Hal ini disampaikan Trimedya Panjaitan dalam dialektika demokrasi “Mengintip Figur Dewas KPK” bersama Antasari Azhar (mantan Ketua KPK) dan mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Abbas Said di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/11).

Politisi PDI-P ini menyatakan, kemungkinan Antasari menjadi Dewas KPK masih terbuka, karena prosesnya baru berjalan. Apalagi Antasari sudah dapat grasi dari Presiden Jokowi.

Trimedya membantah bahwa kehadiran Dewas akan melemahkan KPK, bahkan sebaliknya sangat diperlukan. Ia mencontohkan apabila seseorang status tersangkanya digantung KPK sampai meninggal dunia, tanpa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan), sedangkan bukti-buktinya tidak kuat, lantas bagaimana? Kasihan keluarganya, jika sampai meninggal tetap tersangka.

“Jadi, tidak usah takut dengan Dewas KPK. Hanya saja kalau penyadapan itu harus izin pengadilan atau Dewas, khawatir ini disalahgunakan. Tetapi, memang semua ingin memperkuat KPK untuk mengurangi korupsi dengan melakukan pencegahan,” kata Trimedya Panjaitan. Ditambahkannya, banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) bukan ukuran keberhasilan KPK. Apalagi kalau nilainya hanya Rp 35 juta hingga Rp 100 juta. Harusnya di atas Rp 1 miliar.

Trimedya juga sependapat, bahwa jumlah Dewas ganjil (5 orang), sama dengan Pimpinan KPK. Sebab, kalau terjadi voting (pemungutan suara), hasilnya tidak mungkin draw. Paling penting, harus ada yang pernah berkecimpung di KPK.

Trimedya yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil II Sumut ini mengharapkan jangan sampai keberadaan Dewas membuat KPK lambat bergerak. Justru sebaliknya, membuat KPK bergerak cepat.

“Kita tunggu saja, mudah-mudahan, sebelum habis masa tugas KPK sekarang ini pada tanggal 22 Desember 2019 mendatang, kita sudah mengetahui siapa yang duduk di Dewas,” ujar Trimedya sambil meminta orang-orangnya harus variatif. Ada akademisi, punya latar belakang hukum, tokoh masyarakat bahkan bila perlu ada wartawan.

Kalau komposisinya seperti ini, berarti majemuk, karena paling penting harus bisa mengayomi semua unsur yang ada di KPK itu.

Sementara itu, mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, baik UU KPK maupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. KPK termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah.

Dikatakan, sejak dirinya tidak lagi memimpin KPK, siapapun yang protes dan kritik KPK selalu dilawan, termasuk oleh kalangan LSM. Padahal, yang namanya lembaga negara itu tidak boleh melibatkan LSM. Karena itu wajar, kalau KPK sekarang ini berbeda dengan ketika ia memimpin KPK pada tahun 2007-2009 silam. Sementara KPK sekarang ini diduga kuat banyak melibatkan kalangan LSM dan diduga banyak pula kelompok radikal yang ada di internal KPK. (Mei).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here