Home News Praktisi Koperasi Dukung RUU Koperasi Jadi UU Tanpa Pasal Dekopin

Praktisi Koperasi Dukung RUU Koperasi Jadi UU Tanpa Pasal Dekopin

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Pemerintah dan DPR RI akan segera mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian pada 26 Agustus mendatang. Pengesahan RUU Perkoperasian menjadi undang-undang (UU) tersebut sangat diapresiasi para pelaku koperasi.

Alasannya, cukup lama masyarakat koperasi tidak mempunyai landasan usaha legal sejak pembatalan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Kehadiran UU Perkoperasian yang baru tersebut akan menumbuhkan kepastian hukum sekaligus menuntun arah baru bisnis koperasi ke depan.

Namun sejumlah pasal dalam RUU Perkoperasian masih mengganjal seperti prasyarat pendirian koperasi maupun peranan dan keberadaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dinilai tidak proporsional dimohonkan dapat dianulir melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persoalan tersebut disampaikan sejumlah praktisi perkoperasian. Mereka di antaranya Ketua Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) Tangerang Kamaruddin Batubara, Ketua Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama Bogor Iwan Setiawan, Ketua KSP Nasari Semarang Sahala Panggabean, Ketua Koperasi Pegawai Pemda DKI Jakarta Hasanuddin dan pengamat koperasi Djabaruddin Djohan.

Menurut para pegiat koperasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) itu, terdapat sejumlah kemajuan pada draf RUU tersebut di antaranya pada pasal-pasal yang terkait dengan definisi, tujuan, fungsi dan penambahan bab baru, yaitu Bab II tentang Nilai dan Prinsip yang sudah mengadopsi ratifikasi International Cooperative Aliance (ICA).

Menurut Kamaruddin, kemajuan tersebut terlihat dari tercantumnya nilai-nilai koperasi dan nilai-nilai etika yang syarat dengan ajaran-ajaran syariah.

“RUU ini juga telah memiliki prinsip-prinsip yang sangat mencirikan jati diri koperasi, yaitu Pasal 6 Ayat (4d) yang berbunyi otonomi dan kemandirian, dan menyempurnakan prinsip-prinsip koperasi dalam Pasal 6 Ayat (4g) yang berbunyi kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan,”ujar Kamaruddin di Jakarta, Kamis (22/8).

Namun demikian dukungan terhadap draf RUU tersebut harus dikecualikan dari pasal-pasal yang memuat perihal Dekopin.

“Kita mendukung dengan catatan, bahwa pasal tentang Dekopin harus dihapuskan. Dan kita punya waktu dua tahun untuk memperjuangkan itu karena UU sah setelah 2 tahun tidak ada tuntutan,” ujar peraih Satyalancana Wira Karya di Bidang Perkoperasian Tahun 2018 ini.

Senada dengan itu, Ketua KSP Sahala Panggabean mengajak pegiat koperasi menggalang komitmen untuk bersama mengusulkan draf dan pasal-pasal yang sesuai dengan kebutuhan perkoperasian. Karenanya, dia menolak jika terdapat muatan yang tidak sesuai bahkan merugikan usaha koperasi.

Sahala sepakat dengan Kamaruddin bahwa RUU tersebut harus segera disyahkan jadi UU, namun dia keberatan dengan pasal-pasal mengenai peranan Dekopin yang dinilainya tidak proporsional.

“Setelah saya baca draf akhir yang paling penting kita kritisi hanya Dekopin. Apalagi ada kewajiban pemda (provinsi, kabupaten/kota) mengalokasikan APBD nya untuk Dekopin plus APBN. Ini sudah ngawur,” tukasnya.

Sedangkan menurut Djabaruddin Djohan sangat ironis, di zaman reformasi yg seharusnya meniadakan lagi ormas tunggal. UU ini justru memberi hak istimewa kepada Dekopin, yang selama ini tidak mampu mengangkat derajat koperasi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di gerakan koperasi internasional.

“Menurut saya pasal tentang Dekopin dihapus saja, diganti dengan pasal tentang Organisasi Gerakan Koperasi, yang pembentukannya diserahkan sepenuhnya kepada gerakan koperasi,” ujar mantan Pemimpin Redaksi Majalah Pusat Informasi Perkoperasian itu.

Menambahkan pendapat Djabaruddin, Ketua Pengawas KSP SB Iwan Setiawan mengatakan, UU Perkoperasian seharusnya tidak terlau jauh mengatur rumah tangga koperasi dan tidak melecehkan lembaga koperasi yang berada di bawah PT dan BUMN.(Mei).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here