Home News Pola Konsumsi Berubah, BPS Sesuaikan Penghitungan IHK

Pola Konsumsi Berubah, BPS Sesuaikan Penghitungan IHK

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Mulai 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pemutakhiran tahun dasar dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang semula menggunakan tahun dasar 2012 menjadi 2018. IHK sendiri merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Kepala BPS, Suhariyanto memaparkan, untuk menjaga relevansi dari IHK, pola pembobotan dan paket komoditas barang dan jasa perlu diperbarui setiap lima tahun sekali.

“Selama proses pemutakhiran tahun dasar ini, metodologi dan cakupan IHK ditinjau ulang apakah masih relevan dan sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini,” kata Suhariyanto, di gedung BPS, Jakarta, Selasa (28/1).

Adanya berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat seperti perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan barang/jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dapat mengubah pola konsumsi.

Perubahan tersebut mengakibatkan paket komoditas (fixed basket) dan diagram timbang hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang sebelumnya digunakan sebagai tahun dasar sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan keadaan sekarang secara tepat. Karenanya untuk mendapatkan angka inflasi yang lebih tepat dilakukan pemutakhiran tahun dasar.

“Untuk menjaga kualitas data, mulai 2020 ini BPS akan melakukan perubahan tahun dasar yang secara berkala harus dilakukan oleh seluruh kantor statistik, dengan harapan hasilnya bisa menangkap berbagai fenomena terkini,” jelas Suhariyanto.

Dalam metodologi perhitungan IHK dengan tahun dasar baru 2018, Suhariyanto mengatakan, cakupan kota IHK akan bertambah dari sebelumnya 82 kota menjadi 90 kota. Sehingga, cakupan sampel-nya meningkat dari 136.080 rumah tangga menjadi 141.600 rumah tangga. Untuk proporsi nilai konsumsi juga berubah, di mana sebelumnya makanan 35,04 persen dan non makanan 64,96 persen menjadi makanan 33,68 persen dan non makanan 66,32 persen.

“Paket komoditasnya juga berubah dari 859 komoditas menjadi 835 komoditas. Sebab, ada 98 komoditas baru yang dimasukan, dan ada 101 komoditas lama yang dibuang,” terang Suhariyanto.

Komoditas baru yang terpilih antara lain jasa penitipan anak, koper, kereta bayi, sewa tempat karaoke, obat-obatan herbal, charger, power bank, aksesori handphone, hingga jasa foto studio. Sementara, komoditas yang hilang antara lain tarif puskesmas, kalkulator, handy-cam, VCD/DDVD, majalah remaja, hingga biaya kirim surat.

Sementara itu, untuk perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP), yang berubah adalah cakupan wilayah dari sebelumnya 33 provinsi menjadi 34 provinsi, jumlah rumah tangga sampel menjadi 198.574, lalu komponen konsumsi rumah tangga memasukkan jasa keuangan. Metode sampling-nya juga berubah menjadi Probability Sampling dari sebelumnya Purposive Sampling. (Bes).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here