Home News Petani Tebu Minta Stop Impor Gula

Petani Tebu Minta Stop Impor Gula

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik menyambangi gedung DPR RI, Senin (9/10). Kedatangan mereka ke lembaga perwakilan rakyat itu meminta kepada Komisi IV dan Komisi VI DPR untuk memperjuangkan aspirasinya.

Ketua Gapoktan Lamongan, H. Basiyo bersama 450-an Petani tebu mengatakan kebijakan Permendag tentang penetapan harga gula Rp 11.000 harus segera direvisi. Pasalnya harga saat lelang hanya Rp 9400.

“Itu yang kami menolak. Kenapa karena harga realita dilapangan harga yang ditetapkan pemerintah lebih mahal dari pasaran. Itu kan terbalik. Usulan itu harusnya direvisi lah. Untuk kebenaran,” ujarnya di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta Pusat, Senin (9/10).

Basiyo menuturkan pihaknya sudah melelang dan harganya hanya laku Rp 9600 sekian. Lebih dari itu, ternyata sampai tiga periode juga belum dibayar.  “Ini realita miris. Sudah dibeli harga murah tiga periode pun belum dibayar,” keluhnya.

Menurutnya harga tersebut sangat jauh berbeda dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. “HET gula Rp 12.500 dilelang kok harganya sangat jauh. Cuma 9600. Itu selisihnya kemana. Njomplang-nya jauh banget. Siapa yang mau memperjuangkan ini. Semoga dewan bisa memperjuangkannya,” katanya.

Basiyo memaparkan, tidak hanya lelang yang nilainya ada perbedaan, ratusan petani itu juga meminta Kebijakan impor segera dicabut, pasalnya impor telah mematikan petani tebu. “Masih sangat keberatan. Karena pemerintah mengimpor secara berlebihan raw sugar itu dan berdampak pada petani tebu di daerah,” ujarnya

”Jadi, mohon untuk gula impor berhentilah, kami sadar ada kekurangan dari petani tebu. Kebutuhan dengan produksi yang kami garap belum mencukupi, tapi kalau waktu panen jangan impor dahulu,” tambahnya.

Selanjutnya Basiyo juga meminta kepada pemerintah agar dalam memberikan subsidi, mereka bisa memberikan dengan Tepat sasaran dan tepat waktu.

“Di program yang lain juga ada yang nggak tepat sasaran. Subsidi-subsidi yang berupa benih atau berupa apa aja itu bagus pak. Tapi kenapa tidak tepat sasaran dan waktunya tidak tepat. Petani udah selese tanam benih baru tiba. Dan kalo gitu kan akhirnya ke jual,” katanya.

Oleh karena itu dirinya meminta kepada Kementan dan Komisi IV DPR untuk segera melakukan zonasi wilayah. “Harus metakan wilayahnya dan harus ke sana pak (turun lapangan). Agar tepat sasaran,” tutupnya. (Ind).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here