Home News Petani hingga Pelaku Industri Tembakau Tolak Revisi PP 109/2012

Petani hingga Pelaku Industri Tembakau Tolak Revisi PP 109/2012

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Para pemangku kepentingan sektor industri hasil tembakau (IHT) Indonesia bersatu resah, atas munculnya wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Revisi PP 109 dinilai sebagai suatu agenda pelaku industri asing asing untuk mematikan IHT yang menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 6 juta masyarakat Indonesia. Pada 2018 industri ini juga berkontribusi lebih dari Rp200 triliun kepada pendapatan negara, yang di antaranya berasal dari cukai IHT.

Beredar kabar bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan usulan terkait rancangan revisi PP 109. Beberapa poin revisi tersebut adalah memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen, pelarangan bahan tambahan dan melarang total promosi dan iklan di berbagai media, dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Liga Tembakau, Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dengan tegas menolak gagasan revisi PP 109 tersebut.

“Kami di sini sepakat bahwa PP 109 yang berlaku saat ini sudah sangat ketat sebagai payung hukum bagi IHT nasional dan seluruh mata rantai terlibat. Termasuk kepada petani, pekerja, dan pabrikan. Kami meminta agar rencana revisi PP 109 yang digagas Kemenkes dihentikan. Karena keputusan mereka tidak melibatkan pembahasan dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Budidoyo, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (23/11).

Dia menegaskan, Kemenkes dinilai harus mempertimbangkan dampak dari usulan pasal-pasal yang digagasnya terhadap 6,1 juta tenaga kerja yang terlibat dalam industri asli Indonesia ini.

“Ketika Kemenkes merevisi PP 109, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh 6,1 juta pekerja yang terlibat, tetapi juga oleh anggota keluarga mereka, kasarnya berdampak pada lebih dari 20 juta jiwa,” tambah Budidoyo.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno mengatakan, saat ini tekanan yang dialami pelaku IHT secara terus-menerus selama lima tahun terakhir. Hal itu pun sangat memengaruhi petani tembakau maupun cengkeh Indonesia.

“Sejak tahun 2015 hingga 2018 saja volume produksi terus mengalami penurunan. Penurunan ini tentunya berdampak langsung terhadap daya serap pabrikan atas hasil tani tembakau dari petani,” ujarnya

Lebih lanjut kata Soeseno, dengan adanya kampanye anti rokok maka permintaan rokok turun menjadi 6 miliar batang per tahun. Artinya, kalau 1 batang rokok isinya 1 gram tembakau, berarti ada 6.000 ton tembakau kering yang terancam tidak terserap IHT.

“Lalu kalau 1 hektare lahan petani menghasilkan 1 ton tembakau kering maka ada sekitar 6.000 hektare lahan tembakau yang hilang tidak terserap. Artinya tidak sedikit petani tembakau yang akan kehilangan mata pencahariannya.(Viv).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here