Home News Perlu Perkuat Program Kurangi Kemiskinan

Perlu Perkuat Program Kurangi Kemiskinan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dengan nilai lebih dari 2.500 triliun rupiah atau sekitar 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai sangat ekspansif, meskipun menyisakan banyak pertanyaan soal sumber pembiayaannya.

Selain itu, rencana anggaran di tahun pertama pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut juga memiliki arti sangat strategis karena disusun di tengah-tengah bayangan perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Oleh karena itu, RAPBN diharapkan lebih antisipatif terhadap dampak resesi global, seperti kemungkinan meningkatnya angka kemiskinan, akibat inflasi maupun pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, program pengentasan kemiskinan mesti diperkuat dan dipertajam karena tantangan ke depan semakin kompleks.

Ekonom senior UGM, Mudrajad Kuncoro, mengemukakan sebagai bantalan dari kemungkinan resesi, penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia selama ini tidak signifikan. Pasalnya, program kemiskinan terdistribusi di sejumlah kementerian dan dinas, dan berjalan sendiri-sendiri atau tidak terpadu.

“Ironisnya, survei membuktikan kantong kemiskinan di setiap kabupaten/kota kurang tersentuh program antikemiskinan. Pola ini disebut spaceless, tidak memperhatikan di mana lokasi kaum miskin berada,” papar dia, Kamis (22/8). Mudrajad menambahkan, kantong kemiskinan sebagian besar di perdesaan.

Lokasi daerah atau desa tertinggal umumnya di kawasan perbatasan provinsi/negara, sulit dijangkau karena minimnya infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Bahkan, terisolasi secara ekonomi. “Akibatnya, tingkat kesejahteraan rakyatnya relatif rendah. Oleh karena itu, pembangunan daerah kabupaten dan desa tertinggal perlu diprioritaskan dan dipercepat.

Saat ini, masih ada 122 kabupaten dan 20.168 desa tertinggal,” papar dia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau 9,41 persen dari total populasi. Dalam RAPBN 2020, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5–9,0 persen.

Guru Besar bidang Sosiologi Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, menambahkan ancaman resesi dunia akan mempersulit langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat.

“Selain anggaran pengentasan kemiskinan terbatas, jumlah masyarakat miskin yang tinggal satu digit ini adalah golongan yang paling miskin dengan banyak kendala yang menyebabkan pengentasan makin kompleks,” jelas dia.

Oleh karena itu, imbuh Bagong, diperlukan energi dua–tiga kali lipat untuk mengentaskan warga miskin yang tersisa, dibandingkan dengan upaya pengentasan sebelumnya.

Terkait dengan sumber pembiayaan APBN yang ekspansif, Mudrajad mengingatkan pemerintah agar tidak menekan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, dengan memburu pajak secara berlebihan. Saat ini, rakyat menengah ke bawah sudah membayar pajak langsung dari belanja kebutuhan sehari-hari.

“Ingat, ketimpangan kita ini tinggi sekali. Jangan sampai soal pajak justru mengganggu bisnis. Selain ditutup dengan utang, perkiraan saya RAPBN yang ekspansif ini akan ditutup dari tax amnesty jilid 2,” ungkap dia.

Mengenai strategi belanja pemerintah, menurut Mudrajad, semestinya difokuskan untuk menggenjot sektor dan produk unggulan yang berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, menopang daya saing nasional, dan menghasilkan devisa negara.(Koj).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here