Home News Perbaikan Kualitas Air, DPD RI : Kurangi Keramba Jaring Apung di Danau...

Perbaikan Kualitas Air, DPD RI : Kurangi Keramba Jaring Apung di Danau Toba!

0
SHARE

Matanurani, Jakarta  – Mencermati kualitas air Danau Toba yang semakin memburuk akibat Keramba Jaring Apung (KJA), peternakan ikan perusahaan dan limbah masyarakat domestik, hotel dan lain-lain, DPD RI mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar mengkaji ulang keberadaannya. Bahkan diharapkan, kapasitas KJA dikurangi dari 63 ribu ton sebelumnya menjadi 10 ribu ton per tahun.

“KJA yang menjadi penyebab buruknya kualitas air itu adalah pakan ikan yang mencapai 70 persen, dan selebihnya limbah domestik masyarakat, hotel dan lain sebagainya,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (17/7) lalu.

Menurut Parlindungan, untuk merealisasikan 10 ribu ton ikan per tahun, Pemprov Sumut harus tegas melaksanakan Pergub No.188/2017 tentang daya dukung dan daya tampung pencemaran di Danau Toba atas keberadaan produksi ikan KJA hingga tahun 2022.

Tujuh kabupatan di Danau Toba juga ikut bertanggung jawab terhadap kualitas air danau itu, demi pelestarian lingkungan, dan kelangsungan pariwisata, termasuk KJA perusahaan.

“KJA rakyat jumlahnya kecil dan alternatifnya mudah. Makanya, Pemprov Sumut harus punya target lebih cepat untuk realisasi 10 ribu ton ikan per tahun,” kata Parlindungan.

Ketujuh Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba adalah Kabupaten Simalungun, Tobasa (Toba Samosir), Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Samosir.

Sementara Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengemukakan, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya KKP selalu mengacu pada peraturan peraturan yang ada, yang terkait dengan Undang Undang Perikanan dan peraturan lainnya, termasuk juga dalam pengelolaan keramba jaring apung, ataupun pemanfaatan perairan umum di Danau Toba.

Menurut Slamet, khusus mengenai Danau Toba, sudah ada yang mengaturnya, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tahun 2014, tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba, dan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/2013/KPTS/2017.

Peraturan terbaru ini menjadi pegangan, khususnya perikanan budidaya, pengelolaan Keramba Jaring Apung yang berkelanjutan.

Sedangkan terkait pengelolaan di perairan umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis), bagaimana cara pengelolaan perikanan budidaya.

Hal ini sudah ditindaklanjuti Pemerintah Daerah, bagaimana menertibkan besaran KJA di tiap tiap daerah, juga menyangkut sarana dan prasana, pemilihan lokasi, persyaratan konstruksi, teknik cara budidaya, serta monitoring evaluasi dan lain sebagainya.

Slamet menyatakan, dalam SK Gubernur Sumut telah dibatasi sekitar 10.000 ton per tahun. Sebelumnya, tinggi sekali, produksi tahun 2015 mencapai 83.000 ton, tahun 2017 turun menjadi 46.000 ton, dan tahun 2018-2019 sudah mulai ada penurunan. (Sib).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here