Home News Penerimaan Barang Impor di Pelabuhan Harus Dipesan Secara Elektronik Mulai Juni 2018

Penerimaan Barang Impor di Pelabuhan Harus Dipesan Secara Elektronik Mulai Juni 2018

0
SHARE
Proses bongkar muat kontainer berlangsung di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kamis (8/1). Pada 2014 total volume bongkar muat atau trougput peti kemas TPKS Tanjung Emas mencapai 575.671 TEUs atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan pencapaian 2013. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Rei/nz/15.

Matanurani, Jakarta — Para pelaku usaha yang akan menerima barang impor melalui pelabuhan, mulai akhir Juni 2018 harus melakukan pesanan pengiriman secara elektronik.

Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik atau Delivery Order Online (DO Online) Barang Impor di Pelabuhan yang telah disahkan pada 28 Desember 2017 lalu.

Wakil Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT), Riza Erivan mengatakan semua pihak yang berkepentingan harus melakukan sistem tersebut karena bersifat wajib atau mandatory.

Riza menjelaskan Delivery Order Online akan digunakan secara penuh mulai akhir bulan Juni. “Pengiriman pesanan manual tidak bisa diterima lagi,” katanya,¬† Rabu (17/1)

Riza mengatakan sebelum Menhub mengesahkan beleid ini, sejumlah perusahaan sudah melakukan DO Online. Akan tetapi masih belum maksimal karena minim sistem teknologi informasi. Selama enam bulan ini, JICT akan menggencarkan sosialisasi kepada seluruh pihak sampai peraturan benar-benar diterapkan.

Berdasarkan salinan putusan menteri yang diterima Bisnis, Permen Nomor 120 Tahun 2017 menyatakan pengiriman pesanan elektronik adalah bukti penyerahan barang. DO online merupakan bukti penyerahan barang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 3 ayat 1 diatur bahwa badan usaha selaku pengelola terminal, perusahaan angkutan laut, perusahaan jasa pengurusan transportasi atau wakil pemilik barang wajib menerapkan sistem pelayanan DO Online untuk barang impor.

Lalu di pasal 3 ayat 4 tercantum badan usaha pelabuhan selaku pengelola terminal, perusahaan angkutan laut dan perusahaan jasa pengurusan angkutan laut dan perusahaan pengurusan transportasi atau wakil pemilik barang yang tidak menerapkan pelayan DO Online dikenakan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan DO Online dengan membuat Standar Operasi dan Prosedur

DO Online ini akan dilakukan secara bertahap dengan memberlakukan sementara di empat  pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Makassar.(Bis).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here