Home News Pemerintah Pangkas Birokrasi Insentif dan Akses Pendanaan UMKM

Pemerintah Pangkas Birokrasi Insentif dan Akses Pendanaan UMKM

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pemerintah bakal terus mempermudah para pelaku UMKM untuk mendapat akses permodalan plus insentif yang ada di tengah situasi pandemi Corona.

Bagi para debitur eksisting yang ingin mendapat insentif berupa tambahan subsidi bunga hingga enam bulan atau perpanjangan durasi dan plafon KUR misalnya boleh memangkas birokrasi dengan mempersilakan debitur untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan belakangan. “Tidak bisa dipaksakan di saat begini, urus dokumen kan susah,” kata Iskandar, Rabu (15/7).

Menurutnya, kebijakan ini seharusnya sudah dijalankan oleh pemerintah dan bank penyalur secaara menyeluruh saat ini. Adapun, berbagai persyaratan yang boleh menyusul belakangan seperti Nomor Induk Berusaha, Nomor Pokok Wajib Pajak, hingga  dokumen agunan tambahan.

Seperti yang diketahui, meski kantor layanan publik seperti dokumen ditutup atau tidak beroperasi optimal selama wabah corona sejak Maret lalu, sejumlah kantor layanan publik menerbitkan surat keterangan sementara.

“Buat calon debitur baru juga diberi kemudahan yang hampir sama,” kata Iskandar. Kemudahan ini dilakukan pemerintah lantaran peranan 60 juta UMKM terhadap ekonomi cukup besar bagi negara. Iskandar mengatakan per tahun 2018, kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional mencapai 61 persen dari PDB negara.

UMKM, katanya,  perlu dijaga lebih dulu lantaran agar bisa memastikan juga kebutuhan industri besar dalam rantai pasokan.

Iskandar mengklaim denyut ekonomi dari segmen UMKM sudah mulai terasa. Para bank penyalur, ujarnya, mengatakan pengajuan KUR baru sudah mendekati level normal di kala sebelum wabah corona. Meski begitu, dia mengatakan efek perlambatan ekonomi yang disebabkan corona juga tak terhindarkan di segmen UMKM.

“Rapat komite KUR terakhir memangkas proyeksi tahun ini dari Rp 190 triliun ke Rp 160 triliun, pemerintah juga baru mengeluarkan kebijakan menjamin modal kerja untuk mengoptimalkan target tersebut,” katanya.(Ktn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here