Home News Pemerintah Dituding Tak Transparan Soal Prakerja, Kenapa?

Pemerintah Dituding Tak Transparan Soal Prakerja, Kenapa?

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Pelaksanaan program kartu prakerja menuai kritik oleh berbagai ekonom. Banyak yang menilai, pelaksanaan program prakerja tidak transparan.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah sebaiknya bisa secara terbuka dalam menjalankan program prakerja. Pasalnya bila tidak transparan kepada publik, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan bergesekan dengan hukum yang ada.

Pemerintah menurut Ahmad harus mampu membuktikan akuntabilitas program kartu prakerja, yang melibatkan pihak ketiga.

“Pemerintah menurut saya harus transparan dan akuntabel terhadap semua proses yang dilakukan dalam pemilihan mitra pemerintah. Teman-teman ini harusnya menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan [BPK],” tuturnya dalam video conference, Rabu (29/4).

Apalagi, tidak ada standarisasi yang jelas kenapa hanya delapan digital platform ini yang kemudian menjadi mitra pemerintah untuk dua tahun ke depan.

“Apa dasarnya pemerintah dalam hal ini Kemenko tidak mengadakan non barang dan jasa?” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Tauhid delapan digital yang menjadi mitra pemerintah saat ini diperbolehkan mengambi komisi dari lembaga pelatihan yang bekerja sama.

Adanya komisi (fee) kepada delapan digital platform akan memberikan persepsi masyarakat, bahwa di tengah bantuan yang disalurkan, tidak sepenuhnya anggaran diberikan kepada masyarakat.

“Ini kan peserta prakerja adalah mereka yang bukan menerima Bansos. Jadi pemerintah sebaiknya harus memastikan tidak ada pihak yang diuntungkan dalam program prakerja,” kata Tauhid melanjutkan.

Standar pemilihan penerima prakerja dengan sistem acak juga menjadi sorotan Tauhid. Seperti diketahui, program prakerja ini diperuntukan terutama untuk masyarakat yang terkena dampak covid-1; korban PHK, pencari kerja, dan pengangguran.

Menurut Tauhid, bagaimana cara pemerintah kemudian bisa memverifikasi jutaan pelamar prakerja itu terdampak covid-19 atau tidak.

Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan kritikan yang muncul kepada program prakerja karena semua yang terdampak covid-19 belum bisa mendapat bantuan perlindungan sosial (bansos) dari pemerintah.

Piter menjelaskan, dari semua bansos yang disediakan pemerintah belum mengakomodasi semua masyarakat yang terdampak COVID-19, baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

“Selama ini Kartu Pra Kerja cukup disorot, kalau seandainya bantuan pemerintah sudah begitu lancar, begitu cepat, dan mengena semua yang membutuhkan, maka tidak ada persoalan pada Kartu Pra Kerja,

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menampik ada praktek kecuragan dalam pemilihan digital platform.

Menurut Denni, pemerintah saat ini justru memberikan seluas-luasnya pilihan kepada target 5,6 juta peserta prakerja untuk bebas memilih pelatihan mana yang diinginkan. Yang kemudian beragam pelatihan itu bisa dilihat secara rinci di dalam digital platofm.

Dana sebesar Rp3,5 juta dikucurkan ke akun masing-masing peserta dan dibelanjakan untuk keperluan pelatihan.

“Uang APBN perginya ke penerima manfaat seperti KJP, BPNT, atau PKH di mana tidak perlu ada pengadaan barang dan jasa di e-warung karena masyarakat bebas beli barang yang mereka inginkan,” jawabnya.(Cnb).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here