Home News Pembangunan Ibu Kota Baru Butuh Rp466 Triliun, Rp89 Triliun dari APBN

Pembangunan Ibu Kota Baru Butuh Rp466 Triliun, Rp89 Triliun dari APBN

0
SHARE

Matanurani, Jakarta — Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan total dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mencapai Rp466 triliun.

Meski demikian, dia memastikan pemerintah akan mencari berbagai opsi pendanaan dan tidak akan mengandalkan APBN.

“Biaya untuk bangun infrastruktur di IKN mencapai Rp466 triliun. Namun, kami hanya mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN. Itu juga selama 4 tahun, sehingga rata-rata hanya Rp22,5 triliun per tahun. Tidak terlalu besar, kok,” papar Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2).

Dia menuturkan ada beberapa alternatif skema pembiayaan IKN, yaitu melalui potensi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pengelolaan aset milik Barang Milik Negara (BMN), dan pengelolaan oleh swasta.

Skema KPBU yang bisa dilakukan antara lain skema tarif; design, build, finance and maintainance; design, build finance, operate, and maintainance; turnkey project; dan model pelanggan atau subscription.

Sementara itu, skema pengelolaan aset BMN yang bisa dilakukan antara lain bangun guna atau serah guna (Build Operate Transfer/BOT), sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

“Untuk swasta, pemerintah tentu akan menawatkan skema investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Skema ini akan memberikan dampak pengganda (enabler) untuk kawasan Indonesia Timur dan nasional,” imbuh Suharso.

Dia menyebutkan ada tiga tahapan pembangunan IKN yang sudah disusun oleh Bappenas. Tahapan tersebut dibagi menjadi tiga periode dengan tujuan membangun kawasan inti atau pusat pemerintahan seluas 5.648 hektare (ha), kawasan IKN di dalam area 56.180 ha, dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN seluas 256.142 ha.

Pertama, pemerintah fokus membangun infrastruktur selama periode 2021-2024. Proyek-proyek tersebut antara lain bangunan fungsi utama (Istana, Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif), markas besar TNI/Polri, ruang terbuka hijau, infrastruktur dasar, hunian VIP, apartemen Aparatur Sipil Negara (ASN), fasilitas umum-fasilitas sosial, jaringan transportasi dan utilitas, pembangkit tenaga listrik, pangkalan militer, upgrading bandara dan pelabuhan, jaringan telekomunikasi, serta klaster permukiman umum.

Kedua, pemerintah akan menyiapkan sarana dan prasarana diplomatik (kantor kedutaan), universitas, pabrik berteknologi tinggi, research and development center, arena Meeting Incentives Concert Exhibition (MICE), sport center, pusat perbelanjaan, taman budaya, serta area rekreasi. Semua fasilitas tersebut dibangun pada periode 2025-2029.

“Kami targetkan tidak ada lagi pembangunan utama pada 2030-2045, sehingga IKN sudah bisa dimanfaatkan dengan efektif,” jelas Suharso. (Bis).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here