Home News PBNU kerjasama dengan HKTI Dukung Kesejahteraan Petani

PBNU kerjasama dengan HKTI Dukung Kesejahteraan Petani

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Upaya untuk mengembangkan kesejahteraan petani di pedesaan terus dilakukan. Pada hari Kamis, 21 Desember 2017 dilakukan penandatanganan MoU antara PBNU dan HKTI untuk mendukung kesejahteraan petani di lingkungan warga NU.

Secara khusus, kerjasama ini menjadi sinergi bersama antara PBNU dan HKTI untuk mengoptimalisasi potensi kawasan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan komunitas usaha produktif serta meningkatkan produktifitas, harkat derajat dan martabat petani, peternak dan nelayan.

Penandatanganan di kantor pusat PBNU itu dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum DPN HKTI Jend (Purn) Moeldoko disaksikan Sekretaris Badan Pertimbangan HKTI, Benny Pasaribu.

Said Aqil Siradj menjelaskan bahwa ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan kesejahtaraan para petani sebagai fondasi ekonomi secara nasional.

“Petani itu hanya membutuhkan kemudahan dan pekerjaan. Jadi pertanian itu harus menjadi fondasi ekonomi secara nasional,” tandasnya di PBNU (21/12).

Menurut Said Aqil Siradj petani harus dimaksimalkan kemampuannya untuk diangkat harkat dan derajatnya. Dan HKTI sangat cocok bekerjasama dengan PBNU.

Sementara Ketua DPN HKTI, Jend (Purn) TNI  Moeldoko mengapresiasi kerjasama HKTI dan PBNU dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Moeldoko kerjasama antara PBNU dan HKTI semakin sakti lantaran keduanya memili banyak persamaan.

“Sama -sama memiliki bintang, HKTI bintangnya empat dan PBNU bintangnya sembilan. Warnanya pun sama-sama hijau. Jadi dengan kerjasama ini HKTI dan PBNU semakin sakti,” pungkas Moeldoko.

Dalam paparannya Moeldoko menilai masih ada 5 (lima) persoalan pokok yang dihadapi petani saat kini. Tanah, permodalan, manajemen, teknologi dan persoalan pasca panen masih mendera para petani.

Namun demikian, HKTI tetap terus berupaya mengikis seluruh persoalan yang masih mendera kaum tani. Misalnya, tanah petani tercatat 0,2 hektarnya masih banyak yang rusak dan keras lantaran besarnya penggunaan pestisida. Belum lagi akses permodalan melalui KUR yang jauh dari harapan karena belum menyentuh langsung pada peruntukannya. Sementara dari sisi manajemen, petani pun belum paham tata manajemen pertanian. Apalagi teknologi yang menjadi alat untuk mempermudah usaha dan kerja petani. Serta persoalan pasca panen yang kerap kali masih tersandung persoalan harga dan pemasarannya.

“HKTI dan PBNU akan bersinergi untuk mengatasi 5 persoalan ini. Kesejahteraan umat perlu diperjuangkan dengan memperkuat usaha-usaha kami dalam meningkatkan usaha-usaha para petani.  Dan sinergisitas bersama PBNU menjadikan harapan dan karya yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara nasional,” pungkas Moeldoko.

Ditempat yang sama sekretaris Badan Pertimbangan HKTI, Benny Pasaribu yang juga sahabat lama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, menambahkan persoalan petani dapat diatasi dengan pilihan pada industrialisasi pertanian karena sektor ini menghidupi lebih 80% kehidupan dan ekomomi rakyat.

Benny yang juga ketua Pokja Komite Ekomomi dan Industri Nasional (KEIN) itu menjelaskan melalui industrialisasi pertanian Indonesia akan lebih cepat mencapai kemakmuran yang bekeadilan.

“Solusi terhadap pertanian tidak cuma hanya di hulu. Justru dengan industrialisasi yang dimaknai sebagai hilirisasi akan menghasilkan nilai tambah terbesar karena berbasis produk unggulan daerah yang akan lebih cepat mencapai kemakmuran yang berkeadilan,” kata Benny. (Smn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here