Home News Parpol Koalisi Jokowi Minta Jatah Menteri, Bagaimana Respons Istana?

Parpol Koalisi Jokowi Minta Jatah Menteri, Bagaimana Respons Istana?

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Kasak-kusuk soal jatah kursi menteri mulai disuarakan sejumlah parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf. Dua partai di koalisi pasangan 01, PKB dan Nasdem bahkan mematok jumlahnya. Sementara PPP mengharap ada penambahan posisi di kabinet.

Istana pun angkat bicara. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meminta agar parpol tidak berpijak pada persoalan transaksional semata. Namun lebih untuk memajukan bangsa.

“Jangan terjebak memikirkan gua dapat apa, tapi bicara negara,” ujar Moeldoko di Istana, Jakarta, Jumat (5/7).

Namun begitu, sikap partai yang mematok jatah menteri itu dinilai pengamat politik Adi Priyatno sebagai hal yang lumrah. Ini merupakan bagian konsekuensi politik elektoral.

“Sangat wajar. Makanya politik itu sangat transaksional, dalam arti, kalau sudah pemilu usai, tentu yang dipikirkan adalah bagaimana distribusi kekuasaan itu dibagi secara merata terutama kepada partai-partai pengusung itu,” ujar Adi, Jumat (5/7).

Untuk itu, Adi menilai bahwa pendidikan politik menjadi sangat penting diberikan. Agar masyarakat tidak terlampau buru-buru melihat kejadian politik dari tampak muka saja.

Ia pun menyoroti partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang terlihat malu-malu mendekat ke gerbong Jokowi-Ma’ruf. PAN dan Demokrat disebut-sebut akan bergabung bersama Jokowi.

“Kalau itu tergantung bagaimana Jokowi dan partai koalisinya menerima atau tidak. Kalau pun akhirnya ada kabinet kompromi, ya mereka pasti dapat menteri. Kalau sudah, direkrut dan dirangkulkan,” ujar dia.

Namun begitu, Adi menilai bahwa  itu akan menjadi lucu jika memang terjadi. Karena menurutnya, persaingan hanya terjadi saat pilpres. Setelah usai, semua partai merapat kepada sang pemenang.

“Jadi naif saja rakyat yang terbelah secara ekstrem. Karena di elite mereka ribut-ribut jelang pilpres, setelahnya mereka mencoba bagaimana mengkapitalisasi kekuasaan, kan kasihan rakyatnya,” ujar dia.

Kendati demikian, langkah parpol nonkoalisi itu dinilai akan terasa berat. Banyak resistensi yang muncul dari partai pendukung Jokowi.

“Kan mulai terlihat penolakan. PKB ngomong jelas, terus Nasdem juga ngomong jelas, kemudian PDIP juga sudah bilang kalau partai koalisi sudah cukup, begitu kan,” ujar dia.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyoroti soal sosok menteri yang pantas duduk di kabinet Jokowi jilid II. Tiga bidang ini harus menjadi perhatian khusus di pemerintahan mendatang.

“Rakyat itu butuh tiga hal. Yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu yang fundamental,” ujar Ujang, Jumat (5/7).

Dia menilai, menteri yang datang harus harus berasal dari kalangan profesional dan ahli. Jika memang berasal dari kalangan parpol, harus dibedakan antara parpol yang profesional dengan yang tidak.

“Kadang-kadang orang parpol bekerja tidak profesional. Ini yang harus kita ingatkan,” ujar dia.

Sedangkan jika ingin menyokong menteri muda duduk di kursi kabinet, dia menyarankan agar tidak asal comot. Ada kriteria yang menjadi landasan dalam menunjuk seseorang menjadi menteri.

“Cari yang profesional, ahli di bidangnya, berprestasi, manfaatnya sudah terasa di masyarakat, dan lalu dia diterima oleh banyak masyarakat. Itu menjadi penting,” jelas Ujang.(Lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here