Home News Oknum Inisial SK ‘Tarik Upeti’ 40 Persen dari Rekanan Pengadaan Alkes Covid-19...

Oknum Inisial SK ‘Tarik Upeti’ 40 Persen dari Rekanan Pengadaan Alkes Covid-19 di Kemenhan Rp 8 Triliun Dana Pelimpahan Dari Kemenkes

0
SHARE

Matanurani, Jakarta
Seorang oknum di luar jajaran Kementerian Pertahanan RI berinisial SK, disebut-sebut menjadi operator penarikan komisi proyek pengadaan alat kesehatan Covid-19 di Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut.

Keterangan yang beredar di kalangan vendor (Penyedia Jasa-red) alat kesehatan, SK bekerjasama dengan oknum elit Senayan berinisial SD.

Keduanya dituding memungut komisi total sekitar 40% dan harus diselesaikan di depan sebagai syarat LOI (Letter of intent) perusahaan tersebut agar ditunjuk sebagai pemasok alat kesehatan (Alkes).

Adapun rinciannya dari pungutan 40% itu, akan distribusikan untuk DAKO 32% dari nilai pagu kontrak, dan dari DAKO itu dikembalikan 12% plus keuntungan kepada SK, karena dia (SK) yang telah mengijon waktu anggaran itu disetujui di banggar, sehingga DAKO bersisa 20%, selain 32% itu, ternyata ada juga jatah Rumah PATRA 8%.

Sehingga pemasok Alkes hanya bisa membelanjakan alkes sesuai jenis di dalam kontrak hanya dengan anggaran 43% dari pagu, karena pemasok sudah dipatok hanya boleh mengambil keuntungan maksimal hingga 17%.

Seperti dikutip dari media lnt, SK yang disebut-sebut merupakan adek WK, dan WK adalah salah satu pemilik sebagian saham di TBIG (Tower Bersama Infrastructur Group).

SK pernah terdeteksi dalam sidang kasus e-KTP Setya Novanto.

Keterangan di persidangan Pengadilan Tipikor pada 29 Maret 2018, terungkap bahwa SK menerima aliran dana USD 765.440 di Bank United Overseas Bank Singapore (Detikcom 29 Maret 2018 Rumitnya Aliran Uang USD 7,3 Juta Proyek E-KTP ke Novanto).

Meskipun demikian, belum ada keterangan terkait arti DAKO dan Rumah PATRA dalam kaitan pengadaan alkes Covid-19.

Terkait keterangan yang mencuat di kalangan vendor alat kesehatan itu, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, telah dikonfirmasi media ini sejak Sabtu (28/11/2020) jam 15.18 WIB sampai minggu sore hingga berita ini dilaporkan, belum memberikan keterangan atau pun bantahan adanya rumor tersebut, meskipun permohonan konfirmasi tersebut sudah dibaca sejak semalam dengan tanda tercontreng dua warna biru.

Sementara itu, terkait anggaran penanganan wabah Covid-19 di Kementerian Pertahanan RI, diketahui ada realokasi anggaran di Kementerian Pertahanan akibat pandemi Covid-19, dan ada juga pelimpahan anggaran dari Kementerian Kesehatan kepada Kemenhan sekitar Juni 2020 sekitar Rp 13 triliun.

Namun kemudian diambil kembali sekitar Rp 5 triliun oleh Kemenkes, sehingga akhirnya tambahan anggaran penanggulangan Covid -19 menjadi sekitar Rp 8 triliun di Kementerian Pertahanan.

Pada periode Agustus 2020 hingga Oktober 2020, mencuat data bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Kemenhan Marsekal Pertama TNI Asfan Jauhari, telah menunjuk 64 perusahaan mendapat kontrak sebagai pemasok kebutuhan obat dan alkes untuk Rumah Sakit Kemenhan dan Rumah Sakit Lapangan periode Agustus – Oktober 2020 untuk matra Darat, Laut dan Udara.

Kelanjutannya, pada 11 September 2020 Dirjen Kekuatan Pertahanan melaporkan ke Menteri Pertahanan soal revisi calon penyedia obat dan alkes terseleksi untuk dipilih sebagai pemasok periode berikutnya.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak belum memberikan keterangan terkait hal ini. Ia juga bungkam soal berapa total anggaran untuk penanggulangan Covid-19 yang dikelola oleh Kemenhan pada anggaran tahun 2020, serta sudah berapa persen serapan anggaran Covid-19 di Kemenhan sampai hari ini.

Dahnil juga tidak memberi keterangan tentang bagaimana tata cara pengadaan alkes Covid-19 di Kemenhan, apakah melalui mekanisme lelang atau penunjukan langsung berdasarkan presentasi setiap perusahaan di hadapan Tim Lelang Kemenhan.

Meskipun kegiatan pengadaan Alkes Covid-19 di Kemenhan di bawah kendali Wakil Menteri Pertahanan, namun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tentu harus ikut bertanggung jawab apabila rumor yang beredar di atas itu kemudian hari benar adanya.

Apalagi di berbagai kesempatan sebelumnya, Prabowo sering berucap bahwa jika ditemukan ada penyimpangan, atau kader partai atau bawahannya ada melakukan perbuatan korupsi, dia sendiri yang akan menyerahkan ke penegak hukum.

Karena, sebelumnya pada 16 Juni 2020 Presiden Jokowi di depan peserta rapat Kordinasi internal pengawasan seluruh Kementerian, telah mengingatkan bahwa dana pemberantasan dan pemulihan Covid-19 sangat besar, yakni sekitar Rp 677, 2 triliun, dan telah mengingatkan ke semua pihak agar dana penanggulangan Covid-19 jangan dikorupsi, harus dikelola dengan baik dan harua tepat sasaran, maka kalau ada temuan korupsinya, dia minta penegak hukum untuk memproses dan menghukum seberat beratnya. (Lnt).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here