Home Nasional Tokoh Lintas Agama-Budayawan Minta Pemerintah Revisi UU Penodaan Agama

Tokoh Lintas Agama-Budayawan Minta Pemerintah Revisi UU Penodaan Agama

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Tokoh agama dan lintas budaya menyoroti fenomena ekstremisme beragama di masyarakat Indonesia. Para tokoh agama dan budayawan itu menghasilkan ‘Risalah Jakarta’ yang salah satunya meminta pemerintah merevisi UU Nomor 5 Tahun 1969 mengenai pemberlakukan UU PNPS No 1 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

“Strategi pertama pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memimpin gerakan penguatan keberagaman yang moderat sebagai arus utama. Kedua, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menghapus atau membatasi regulasi dan kebijakan yang menyuburkan ekslusivisme dengan merevisi UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pemberlakuan PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama sesuai putusan MK,” ujar Anggota Tim Perumus, Mahfud MDsaat konferensi pers hasil dialog, di Hotel Discovery, Jakarta Utara, Sabtu (29/12).

Dalam acara ini, tokoh agama, lintas budaya, hingga akademisi yang hadir salah satunya adalah Mahfud MD, cendikiawan Islam Komarudin Hidayat, Putri bungsu Gus Dur Isnaya Nur Wahid, Budayawan Sujiwo Tedjo, Romo Benny, Arie Kriting. Diskusi mengenai isu terkini tentang beragama ini berlangsung selama dua hari, sejak Jumat (28/12) hingga hari ini (29/12) di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara.

Saran berikutnya, para tokoh dan akademisi itu menyebut perlu adanya langkah-langkah dari pemerintah untuk memberikan pemahaman agama kepada generasi muda. Hal ini diperlukan agar generasi muda memahami ajaran agama tanpa kehilangan makna.

“Tokoh-tokoh agama agar lebih aktif dalam memandu umat untuk menjalankan agama dan keyakinan yang terbuka, berlandaskan nilai-nilai hakiki agama sebagai panduan spiritual dan moral, bahkan sebagai sumber kreasi dan inspirasi kehidupan,” ucap Mahfud membacakan Risalah Jakarta.

Mendengar risalah tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) yang diwakili Sekjen Kemenag, Mohamad Nur Kholis Setiawan mengatakan pihaknya akan serius menjalankan saran di atas demi menata kehidupan dan kerukunan.

“Kementerian Agama akan terus berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan moderasi beragama, serta jaminan dan perlindungan kehidupan umat beragama, sesuai regulasi yang ada,” ucap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang diwakili oleh Sekjen Kemenag, Nur Kholis.

Pihak Kemenag juga berjanji akan menyediakan fasilitas dan akses program untuk para tokoh agama dan akademisi yang memiliki keluasan. Progam ini bertujuan memberikan pencerahan nilai moral dan spritual agama melalui jalur kebudayaan.

“Menyediakan fasilitas dan akses program agar mereka yang dianggap memiliki keluasaan pengetahuan dan otoritas keagamaan dapat terus hadir di ruang-ruang publik dan di dunia digital, untuk memberikan pencerahan nilai-nilai moral dan spiritual agama melalui jalur-jalur kebudayaan,”ujarnya.

Terakhir, Lukman meminta kepada semua pihak untuk menghindari perilaku ekstrim dan ekslusif dalam beragama. Dia meminta agar semua pihak saling santun, mengayomi, dan adil.

“Kepada semua pihak untuk senantiasa menghindari perilaku ekstrem dan eksklusif dalam beragama, serta mengedepankan keteladanan moderasi beragama yang mengayomi, santun, adil, berimbang, serta saling menghargai satu pandangan dengan pandangan lain,” pungkasnya. (Det).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here