Matanurani, Samosir – Presiden RI Joko Widodo telah melakukan kunjungan kerjanya selama tiga hari di Kabupaten Samosir sejak 29-31 Juli 2019.
Berbagai situs wisata banyak dikunjungi Presiden Jokowi selama di Samosir seperti Dermaga Pantai Situngkir, Pasir Putih, Kampung tenun Ulos Lumban Suhi-suhi, Batu Parsidangan Tomok, Pasar Onan Baru Pangururan, Proyek Jembatan Tano Ponggol, Hotel Saulina, Gedung Geopak Sigulati dan Penatapan Tele.
Saat melakukan kunjungan ke proyek pembangunan Jembatan Tano Ponggol Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Rabu, (31/7), secara khusus wartawan menanyakan terkait
permasalahan lingkungan yakni pengrusakan dan penebangan hutan di Tele yang menjadi konflik berkepanjangan beberapa waktu terakhir.
Menjawab hal tersebut, Presiden Jokowi berjanji akan mengambili alih untuk dijadikan kawasan hutan dan menanaminya kembali.
“Termasuk itu akan kita selesaikan. Yang kedua masalah hutan di kawasan Hutan Tele, akan kita ambil menjadi hutan lindung dan kita tanam kembali,” tegas Jokowi seperti dikutip dari greenberita, Rabu (31/7).
Sebelumnya, pasca bencana banjir bandang di Desa Buttu Mauli, Kecamatan Sitiotio, Samosir yang menelan korban jiwa pada Jumat, (3/5) lalu, Tim Gakkum KemenLHK mendapatkan temuan penebangan hutan secara massif di Desa Hariara Pittu Kecamatan Harian pada Jumat, (10/5), dan didapatkan temuan yang sangat memprihatinkan berupa pembukaan jalan dengan melakukan penebangan hutan serta kayu yang telah ditebang dan diduga hendak dibawa ke Sawmill di daerah Siantar, dan mengaku mengantongi ijin dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Cq. KPH XIII Dolok Sanggul.
Terakhir, pada Sabtu, (12/5) berdasarkan laporan warga dan jurnalis tim Gakkum KemenLHK mendapatkan temuan pengrusakan dan penebangan hutan di Desa Partungkonaginjang yang dilakukan secara sistematis dan massif.
Bupati Samosir Rapidin Simbolon pun yang turun langsung dan meihat temuan itu menyatakan kegeramannya atas pengrusakan lingkungan dan penebangan hutan secara sisitematis dan diduga tanpa ijin lingkungan ini.
“Saya geram melihat pengrusakan lingkungan dan penebangan hutan ini, saya menduga ini tidak mempunyai ijin lingkungan. Ini harus ditindak tegas, dan saya tidak peduli siapapun pelakunya, termasuk bila itu adalah oknum aparat di pemerintahan saya, sikat habis,” ujar Rapidin Simbolon. (Grb).
