Home Nasional Strategi Pembangunan, Substitusi Impor Pangan Bisa Angkat Kesejahteraan Petani

Strategi Pembangunan, Substitusi Impor Pangan Bisa Angkat Kesejahteraan Petani

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Pemerintah diminta mengubah secara fundamental strategi pembangunan guna mewujudkan kemandirian ekonomi, terutama untuk mengurangi kebergantungan yang tinggi pada utang, serta impor pangan dan barang konsumsi.

Oleh karena itu, Indonesia mesti segera mengembangkan sektor riil yang produktif dan berorientasi industri substitusi impor. Dengan substitusi impor pangan, misalnya, paling tidak bisa dihemat devisa dari impor pangan yang mencapai 12 miliar dollar AS (sekitar 160 triliun rupiah) setahun. Apalagi sebagian devisa negara itu berasal dari utang.

Ekonom Indef, Rusli Abdulah, substitusi impor memang sudah menjadi keharusan bagi negara Indonesia dan mesti segera dimulai karena butuh waktu cukup panjang untuk mewujudkannya.

“Substitusi impor bisa dimulai sejak saat ini. Sebab, substitusi impor tidak serta merta bisa diberlakukan secara serentak di semua sektor,” ujar dia, Kamis (7/9).

Rusli mencontohkan untuk substitusi impor pangan bisa dimulai dengan menggantikan komoditas yang bisa dihasilkan di dalam negeri, sedangkan substitusi impor barang konsumsi, bisa diawali dari komponen otomotif dengan meningkatkan kandungan lokal.

Jika konten lokal lebih banyak, tentu akan menghemat devisa dan memberikan dampak pengganda jangka panjang bagi industri lokal.

“Misalnya, ada beberapa komponen di otomatif yang harus impor. Tapi kan ada yang bisa diproduksi dalam negeri, misalnya knalpot dan sebagainya. Pemerintah harus bisa mengusahakan 80 persen komponennya dari dalam negeri,” jelas dia.

Sebelumnya dikabarkan, kemampuan pemerintah membayar utang yang diragukan, seperti diungkapkan kalangan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, merupakan fakta yang harus segera dibenahi agar Indonesia tidak semakin terperosok ke dalam kubangan utang.

Untuk itu, kebijakan ekonomi Indonesia mesti fokus pada pembangunan sektor riil yang produktif dari sumber daya manusia Indonesia sendiri dengan memanfaatkan konten lokal yang tertinggi, dan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Menurut ekonom UMY, Ahmad Ma’ruf, harus ada perubahan kebijakan yang fundamental dengan fokus membangun sektor produktif.

Apabila Indonesia tidak mulai membangun sektor riil dari produksi nasional sebagai substitusi impor maka devisa negara, yang juga berasal dari utang, tidak akan aman. “Setelah itu, baru kita target memacu ekspor. Ini bisa terjadi kalau ekonomi kita diperbaiki. Produksi hasil rakyat Indonesia untuk konsumsi rakyat Indonesia,” papar dia.

Sementara itu, pengamat pertanian dari UPN Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat, mengingatkan bergantung pada utang dan impor, khususnya pangan, terbukti memiskinkan rakyat dan petani. Utang yang menumpuk membuat alokasi APBN untuk kesejahteraan rakyat tergusur guna menutup kewajiban utang.

“Impor pangan secara masif juga memiskinkan petani karena terdesak oleh produk impor yang lebih murah akibat disubsidi pemerintah negara eksportir,” imbuh dia.

Oleh karena itu, kata Ramdan, pembangunan ekonomi kerakyatan mesti dipacu dengan fokus mengembangkan substitusi impor khususnya komoditas pangan. Hal itu selain akan mengurangi kebergantungan pada impor, sekaligus juga menyejahterakan petani nasional.

Apabila petani sejahtera maka kemiskinan di perdesaan yang selama ini menjadi kantong kemiskinan bakal berkurang sehingga pada akhirnya mempersempit jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia.

“Dengan mendorong substitusi impor akan mengurangi kebergantungan kita akan bahan pangan impor, memperkuat agro industri yang seharusnya menjadi basis ekonomi kerakyatan,” ujar dia. (Koj).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here