Home Nasional Rapat dengan Komisi III, Jaksa Agung Beberkan Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat

Rapat dengan Komisi III, Jaksa Agung Beberkan Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Komisi III DPR RI menggelar rapat perdana dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan sejumlah hambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Salah satunya, lanjut Burhanuddin, hambatan itu yakni belum adanya pengadilan HAM ad hoc untuk memutus kasus-kasus tersebut.

“Penyelidikan yang dilakukan oleh komnas HAM sifatnya pro justisia sehingga perlu izin dari ketua pengadilan, dan juga diperiksa serta diputus perkaranya oleh pengadilan ad hoc yang sampai saat ini belum terbentuk,” kata ST Burhanuddin di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Burhanuddin berujar, susahnya memperoleh alat bukti juga menjadi hambatan bagi pihaknya untuk menyelesaikannya lantaran rentang waktu yang terlalu lama saat peristiwa-peristiwa itu terjadi.

Seperti, banyak bukti-bukti maupun saksi yang telah berpindah tempat sehingga menyulitkan untuk melakukan pembuktiannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencapai kepastian hukum soal penanganan pelanggaran HAM perlu ditinjau kembali regulasi ketentuan penyelesaian perkara.

“Lalu mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan instrumen HAM secara universal,” tutur dia.

Dia menjelaskan, berdasarkan 15 perkara pelanggaran HAM berat yang ditangani kejaksaan, baru tiga kasus yang sudah diselesaikan.

“Ada tiga kasus yang sudah diselesaikan yaitu kasus Timor Timur 1999, Tanjung Priuk 1984 dan Abepura 2000,” tuturnya. (Oke).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here