Home Nasional Presiden itu Sebagai ‘Chief of Law Inforcement’, TKN: Prabowo Buat Blunder

Presiden itu Sebagai ‘Chief of Law Inforcement’, TKN: Prabowo Buat Blunder

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membuat pernyataan blunder pada debat capres-cawapres tahap pertama yang diselenggarakan KPU di Jakarta.

“Pernyataan blunder yang disampaikan Pak Prabowo mencerminkan karakter dasarnya, bahwa menjadi Presiden itu sebagai ‘chief of law inforcement’. Ini pernyataan yang berbahaya,” kata Hasto Kristiyanto, usai menyaksikan nonton bareng debat capres di Rumah Aspirasi 01, di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (17/1) malam.

Menurut Hasto, pernyataan Prabowo itu bermakna, Presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan.

“Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah ‘Chief of Law Enforcement Officer’ adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum,” ujarnya.

Atas pernyataan tersebut, Hasto menyatakan, tidak heran mengapa Prabowo-Sandi terus melakukan kontrasting. “Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai ‘real case’ atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi,” tuturnya.

Menurut Hasto, hal yang menarik dari debat capres tersebut adalah posisi KiaiĀ  Ma’ruf sebagai cawapres yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi.

“Agresifnya Sandi sekadar menyampaikan pesan bahwa Sandi lebih proaktif. Namun dalam tata pemerintahan yang baik, apa yang ditampilkan Sandi dikhawatirkan akan menciptakan peluang konflik, sebab konstitusi mengatakan Wapres itu membantu presiden,” ucapnya.

Hasto menilai, porsi yang ditampilkan Kiai Ma’ruf mendampingi dan mendukung capres adalah tepat, yakni mendukung kebijakan presiden.

Menurut Hasto, Kiai Ma’ruf meskipun hanya sekai bicara tapi pernyataannya padat, substantif, dan memohon. “Mengajak semua pihak membangun budaya menghormati kaum disabilitas. Ini menunjukkan kepiawaian dan kemampuan melihat solusi atas persoalan dan tidak hanya beretorika,” katanya.(Ant).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here