Matanurani, Jakarta – Belum ada pedoman standar nasional pemetaan area rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disepakati semua pihak. Meskipun, sudah ada berbagai dokumen pemetaan rawan karhutla yang dibuat.
Itulah yang melatarbelakangi kerja sama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyiapkan peta dalam mengidentifikasi potensi suatu wilayah yang rawan karhutla, sebagai rujukan bersama.
Penyediaan peta akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan dalam areal yang luas seperti daerah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara.
“Peta rawan karhutla menjadi pedoman untuk berbagai kegiatan seperti panduan patroli, penempatan posko-posko penanggulangan karhutla, pemantauan kesiapsiagaan, serta perencanaan kontingensinya,” kata Ferrari Pinem, Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim, BIG dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Ia menuturkan, kerja sama BIG dan KLHK diarahkan dalam mengimplementasikan Standar Pemetaan Rawan Karhutla yang dituangkan dalam bentuk program penyediaan peta-peta tematik dalam mendukung penanggulangan karhutla, penyusunan peta rawan karhutla dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka penyediaan peta rawan karhutla di daerah. “Keakuratan peta semakin dituntut untuk mengefektifkan operasionalisasi penangulangan karhutla,” serunya.
Pemetaan potensi fisik seperti tutupan lahan, hotspot (titik panas), ketinggian, cuaca dan faktor non fisik seperti perilaku masyarakat, lokasi perijinan peruntukan lahan, dan kondisi sosial budaya daerah, menjadi indikator yang penting untuk dipetakan. “Guna mengetahui kondisi eksisting dan pengaruhnya terhadapa kerawanan karhutla,” kata Ferrari.
Saat ini, sambung Ferrari, karhutla bukan hanya menjadi bencana bagi Indonesia tapi juga dunia karena dampak yang ditimbulkannya sangat luas dan merugikan. Ferrari mengingatkan, dalam pengelolaan penanggulangan bencana paradigma responsif telah bergeser menjadi preventif. Dari menangani dampak menjadi mengurangi risiko sejak fase prabencana.
“Salah satu kegiatan prabencana yang sangat penting yaitu rencana kontingensi atau rencana siaga. Rencana kontingensi disusun sebelum terjadi bencana dan dilaksanakan saat akan atau saat terjadi bencana,” imbuhnya. (Mei).
