Home Nasional Peta Koalisi Berubah Pasca Pertemuan Jokowi-SBY-Prabowo

Peta Koalisi Berubah Pasca Pertemuan Jokowi-SBY-Prabowo

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin (KMA), peta politik bergerak dinamis.

Merapatnya Gerindra dan Demokrat ke Istana diprediksi bakal mengubah peta koalisi lima tahun ke depan.

Dalam dua hari terakhir, Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Pertemuan ini tentu menjadi babak baru hubungan Jokowi dengan Prabowo dan SBY yang selama Pemilu 2019 berada di kubu berbeda.

“Pertemuan Jokowi dan dua tokoh yang selama ini berada di kubu berseberangan dipastikan akan mengubah peta koalisi yang selama ini terbelah antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Koalisi Indonesia Adil Makmur,” ujar pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin, kemarin.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan pertama antara Jokowi dan SBY, diketahui SBY dengan jelas menegaskan dukungan Demokrat terhadap pemerintahan Jokowi-KMA.

Artinya pertemuan SBY-Jokowi itu memfinalisasi dukungan Demokrat dan SBY terhadap pemerintah.

“Ketika Demokrat mendukung pemerintah, artinya pasti dapat kursi kabinet. Soal siapa yang bakal menduduki, kalau menurut saya pasti AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai golden boy-nya Demokrat. Itu clear,” tutur Ujang. Sementara posisi Gerindra meski secara politik Prabowo belum menyatakan bergabung dengan koalisi Jokowi, arah koalisi itu dinilai sudah mulai terbentuk dengan bertemunya Jokowi-Prabowo.

”Dugaan saya ini bagian dari memfinalisasi apakah memang Gerindra dan Prabowo akan masuk koalisi atau memang di luar pemerintahan. Tapi kalau menurut hemat saya, bisa saja pertamuan ini adalah win-win sollution Gerindra yang ingin masuk kabinet. Tidak mungkin pertemuan ini dilaksanakan ketika Gerindra tidak punya maksud. Pasti ada hal yang ingin dibicarakan untuk masa depan Partai Gerindra,” tuturnya.

Ujang mengatakan saat ini semua parpol berkepentingan untuk masuk ke pemerintah demi kepentingan mengumpulkan logistik untuk keperluan Pemilu 2024.

”Bohong jika parpol hari ini, baik yang di koalisi ataupun oposisi, tidak mempersiapkan diri menghadapi 2024. Oleh karena itu, kursi kabinet menjadi penting sebagai bagian untuk mempersiapkan logistik Pemilu 2024,” urainya.

Dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini, di negara demokrasi mana pun suatu pemerintahan yang kuat diperlukan, namun saat yang sama juga membutuhkan oposisi yang kuat.

”Kalau Gerindra masuk koalisi Jokowi, lalu mendapatkan jatah tiga menteri, katakanlah, ini kan tidak menyisakan oposisi hanya PKS. Kalau PAN kan ingin ke pemerintah, tapi resistensinya tinggi, ditolak parpol koalisi. Seandainya PAN dan PKS menjadi oposisi, itu bukan menjadi sebuah kekuatan oposisi yang baik, tidak seimbang antara kekuatan koalisi Jokowi dengan kekuatan oposisi yang ada,” paparnya.

Masuknya Demokrat dan Gerindra, kata Ujang, di sisi lain juga bisa memicu kecemburuan dari parpol koalisi, sebab hal itu akan membuat jatah kursi menteri parpol koalisi berpotensi berkurang.

“Inilah yang sebenarnya ditolak NasDem dan kawan-kawan. Inilah yang sebenarnya yang merusak peta politik. Namun, peta ini disukai oleh PDIP karena dengan masuknya Gerindra maka dia berkawan. PDIP memiliki sekutu baru, tapi di saat muncul sama resistensi yang tinggi dari NasDem dari yang lain. Inilah yang sebenarnya membuat Jokowi pening dan pusing,” paparnya.

Sementara itu, Golkar meminta agar parpol koalisi mendapatkan prioritas jika Demokrat dan Gerindra bergabung mendukung pemerintah.(Sin).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here