Home Nasional Pesan Pelestarian Danau Toba kepada Jokowi

Pesan Pelestarian Danau Toba kepada Jokowi

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau beberapa titik proyek pembangunan rencana strategis pariwisata Danau Toba di Kabupaten Samosir, pada Senin 29 Juli-Rabu 31 Juli 2019.

Seiring hal tersebut pesan pelestarian kawasan Danau Toba, pun disuarakan oleh mahasiswa dan aktivis lingkungan melihat kondisi Danau Toba yang semakin tercemar.

Tidak ada pariwisata di kawasan Toba tanpa Danau Toba. Semangat ini menjadi dasar untuk menjaga kualitas air danau terbesar di Tanah Air tersebut. Ini ditegaskan Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin pada 2018 silam.

Yohanes Marbun dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dan Roy Lumbangaol, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhi Sumut), juga menyampaikan hal yang sama, seperti dikutip dari tagar, Minggu (28/7).

Menurut mereka pengembangan destinasi sekitaran kawasan Danau Toba memiliki potensi yang sangat besar. Alam yang indah, kekayaan kultur masyarakat sekitar, rekam historis dan mitos yang mengitarinya, menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Potensi wisata Danau Toba sangat besar. Akan tetapi menurut kami ada tiga hal yang menjadi penting dalam pengembangan Danau Toba, yakni ekosistem, peran masyarakat dan infrastuktur. Ironis ketika kelestarian lingkungan dan persiapan SDM belum juga menjadi prioritas pemerintah,” tutur Yohanes.

Sementara itu Roy Lumbangaol, berpandangan sejauh ini pemerintah belum serius menertibkan perusahaan yang melakukan aktivitas di sekitaran Danau Toba khususnya perusahaan yang mencermari dan melakukan perusakan.

“Jadi sangat penting pengembangan destinasi Danau Toba melibatkan banyak stakeholder. Tanpa pembenahan dari pemerintah terhadap perusahaan perusak Danau Toba, program destinasi Danau Toba akan menjadi sia-sia,” sebut Roy.

Cabut Izin Usaha Perusak Danau Toba

Sementara itu, Hendra Manurung, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Medanberujar, wacana pembangunan wisata Danau Toba, sebagai salah satu program strategis nasional kurang berjalan optimal.

Hal itu sudah mereka sampaikan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut pada Kamis 26 Juli 2019. GMKIberpandangan wacana pemerintah belum memperlihatkan progres yang signifikan.

“Pasca penetapan Danau Toba menjadi kawasan strategis nasional sesuai Perpres No.81 Tahun 2014 disambut dengan pembentukan Badan Otorita Danau Toba, Perpres No.49 Tahun 2016, belum ada hasil konkret,” sebut Hendra.

Oleh karenanya kata Hendra, pengembangan kawasan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata bertaraf internasional tidak mungkin berjalan, apabila masih beroperasinya perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi dan mencemari Danau Toba.

“Jika pemerintah benar-benar serius menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mencabut izin-izin usaha perusahaan perusak Danau Toba seperti PT Aquafarm, PT TPL, PT Alegrindo, PT Duma Gorga dan Simalem Resort. Karena dari limbah perusahan tersebutlah yang mencemari Danau Toba,” pungkasnya.

Julvan Silalahi, juga menyampaikan hal yang sama. Pengurus Komunitas Pencinta Alam Akar Rimba ini, berpandangan sangat pentingnya upaya pelestarian Danau Toba sebagai ikon wisata dan kebanggaan bagi masyarakat Sumut.

Namun menurutnya, dalam hal pengembangan harus turut memperhatikan banyak hal, salah satunya lingkungan.

Kemudian mengevaluasi keberadaan BODT yang menurutnya, dibubarkan saja

“Yang sama-sama kita tahu kelestarian lingkungan di Danau Toba itu, masih butuh perhatian khusus. Banyak perambahan hutan di sekitaran Danau Toba. Masih beroperasinya beberapa perusahaan nasional di Danau Toba, yang mana limbah dari perusahaan tersebut mengalir langsung ke Danau Toba,” tuturnya.(Tag).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here