Matanurani, Jakarta – Kalangan aktivis mendesak tujuh menteri Kabinet Kerja yang maju sebagai calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 untuk segera melepas jabatan alias mengundurkan diri.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Syafti Hidayat menegaskan, semenjak menjadi menteri, sesungguhnya pengabdian terhadap bangsa dan negara dimulai. Ketika pengabdian kepada bangsa dimulai, maka pengabdian kepada partai berakhir.
“Tapi inilah kualitas dan mental menteri kabinet zaman now itu,” sesalnya seperti dikutip dari rmol, Sabtu (21/7).
Ditekankannya kepentingan bangsa dan melayani rakyat sesungguhnya lebih penting ketimbang urusan menjadi caleg yang sudah pasti akan mengganggu kinerja kementerian yang mereka pimpin. Makanya para menteri harus fokus dengan tugas kenegaraan yang diemban.
“Menteri yang jadi caleg ini harus mundur. Agar dia tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya. Kalau mereka tak mau mundur. Jokowi harus pecat mereka,” ungkap pria yang akrab disapa Uchok ini menegaskan.
Namun sangat disayangkan, alih-alih memecat menteri yang nyaleg, Presiden Joko Widodo malah mengizinkan mereka. Alasannya karena ketujuh menteri itu merupakan vote gatter bagi partainya masing-masing.
Adapun ketujuh menteri itu adalah; Menko PMK Puan Maharani (PDIP dapil Jawa Tengah), Menkumham Yasonna Laoly (PDIP dapil Sumatera Utara), Menpora Imam Nahrawi (PKB dapil Jakarta Timur, DKI 1), Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB dapil Depok, Jabar 6); Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo (PKB dapil Bengkulu), MenPAN-RB Asman Abnur (PAN dapil Kepulauan Riau), dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (PPP). (Rmo).
