Matanurani, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memastikan bahwa dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 terbebas dari serangan siber. Maka itu, Tjahjo menghimbau kepada penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya serangan siber.
Terlebih, menurut Tjahjo adanya Lembaga Sandi Negara yang kini dimiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat mencegah berbagai serangan melalui jaringan internet. Serta perlunya peningkatan keamanan siber dengan pemetaan manajemen risiko ketahanan siber nasional dengan stakeholder terkait.
“Kebetulan satu bulan yang lalu sudah diskusi instens dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi untuk merancang dari sisi SDM yang begitu luas sekali,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Selasa (24/7) kemarin.
“Untuk mempersiapkan SDM ya memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder kita ya KPU ya ya Pemda, Parpol utk memahami masalah-masalah yg berkaitan dengan it tadi,” tambahnya.
Kemendagri merencanakan akan menyiapkan SDM yang hanya terfokus pada pengelolaan data dan sistem informasi. Selain itu, perlu adanya kebijakan terkait pengelolaan SDM yang memiliki kompetensi di bidang siber.
Sementara data Kementerian Komunikasi dan Informasi, mencatat peningkatan serangan siber dari tahun ke tahun. Pada 2014, serangan siber berdampak pada 11 juta identitas.
Meningkat pada 2015, menjadi 13 juta. Kemudian naik lagi pada 2016, dimana serangan siber berdampak pada 15 juta identitas. “Pada tahun 2017 Indonesia sendiri tercatat sebagai 10 negara yang menjadi target penyerangan siber,” tukas Tjahjo Kumolo. (Ind).
