Home Nasional Langkah Mentan Copoti Pejabat Langgar Amanat Jokowi

Langkah Mentan Copoti Pejabat Langgar Amanat Jokowi

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat eselon II, III, dan IV di Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) yang terkait kebijakan impor bawang putih.

Langkah Mentan itu melanggar arahan Presiden Joko Widodo yang meminta menteri tidak keluarkan kebijakan dan merombak jabatan strategis sampai Oktober 2019. Di saat yang sama, langkah ini juga melanggar perundangan.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai seorang menteri tidak boleh ada yang menolak atau melanggar perintah presiden.

Dari segi tata negara, yang menjadi kepala negara adalah presiden. Presiden adalah kepala pemerintahan sehingga dia mempunyai otoritas untuk memberikan keputusan apa pun yang dia pimpin.

“Dengan kata lain menteri harus tunduk dan patuh kepada perintah yang diberikan presiden. Menteri tidak boleh bertindak di luar pengarahan presiden. Kalau faktanya seperti itu (mencopot eselon) saya kira bagusnya presiden memanggil menteri yang bersangkutan untuk mengetahui alasannya kenapa melanggar perintah. Kenapa begini. Apakah menteri ingin mendegradasi wibawa presiden atau sedang apa?” kata Margarito kepada wartawan, Selasa (13/8).

Menurut dia, Jokowi harus memanggil Amran untuk menyelesaikan masalah itu. Sikap Amran, kata dia, mengindikasikan jika menteri tidak patuh kepada presiden.

Selain itu, alasan karena kasus di KPK, Amran juga tidak bisa semena-mena saja. Apalagi, di Undang-Undang ASN harus ada pemeriksaan internal terlebih dahulu.

“Menteri tidak bisa asal main copot. Menteri ingin mencopot atau ingin menaikan seseorang pejabat harus didahulu postur kinerja orang tersebut. (Kasus di KPK) Tetap saja alasan itu tidak bisa dijadikan dasar. Sekarang kalau ingin mencopot itu harus dengan alasan. Ada penilaian dahulu. Apakah pejabat yang dicopot itu sudah diperiksa terlebih dahulu oleh tim internal. Itu perintah UU ASN,” tegasnya.

Dia menambahkan, itulah salah satu bentuk keadilan administrasi dilembagakan di dalam UU ASN. Supaya pegawai tidak didemosi atau dirotasi sesuka hatinya.

“Alasan kan bisa dicari, karena itulah dipotong melalui UU ASN. Nah, supaya objektif perlu dipanggil menteri. Presiden harus memanggil menteri tersebut. Kalau bisa harus cepat. Jangan lama-lama,” katanya. (Mei).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here