Home Nasional KPU Akhirnya Tindaklanjuti Putusan MK dan PTUN Soal OSO

KPU Akhirnya Tindaklanjuti Putusan MK dan PTUN Soal OSO

0
SHARE

Matanurani, Jakarta  — Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan PTUN terkait pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. OSO diberi kesempatan untuk mengikuti pemilu jika mundur sebagai pengurus parpol.

Sikap KPU ini dituangkan dalam surat yang disampaikan kepada pihak OSO, dan disampaikan pada Senin (10/12).  “Benar oleh KPU, putusan PTUN dijalankan dengan memberikan kesempatan kepada Pak OSO untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Selasa (11/12).

Selain itu, KPU juga tetap menjalankan putusan MK. “Putusan MK dijalankan dengan meminta OSO mengundurkan diri dari kepengurusan parpol untuk bisa masuk menjadi calon anggota DPD dalam Pemilu 2019 (untuk bisa masuk ke DCT),” jelasnya.

Artinya, dalam menyikapi polemik hukum soal pencalonan OSO, KPU memilih jalan tengah dengan menjalankan dua putusan peradilan. Selanjutnya, kata Pramono, KPU pun memberikan tenggat waktu kepada OSO untuk melakukan pengunduran diri.  Batas akhir pengunduran diri itu ditunggu hingga setelah 20 Desember.

“Kalau tidak salah sampai 21 Desember,” ucapnya.

Dengan adanya keputusan KPU dan tenggat waktu ini, kata Pramono, maka OSO diminta untuk mengundurkan diri sebagai ketua Partai Hanura. Sebab, jika tidak mundur, keputusan KPU tidak bisa dijalankan.  “Berarti (kalau tidak mundur), putusan MK tidak dijalankan. Ya tidak bisa masuk (ke DCT pemilu),” tegas Pramono.

Sebagaimana diketahui, pada 14 November 2018 PTUN memutuskan mengabulkan gugatan OSO terkait pencalonan anggota DPD. PTUN juga menyatakan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 dibatalkan.

Selain itu, PTUN meminta KPU mencabut surat keputusan  Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Selanjutnya, PTUN meminta KPU menerbitkan keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang baru yang mencantumkan nama OSO sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. (Rep).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here