Matanurani, Jakarta – Pemerintah tengah mengevaluasi pemberian insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday yang ditawarkan pemerintah kepada pengusaha. Sebab, insentif pajak tersebut tidak diminati pengusaha.
“Kita bersama Kementerian Perindustrian, BKPM dan Kementerian Keuangan sedang menyederhanakan (aturan pemberian insentif pajak tersebut),” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi insentif berinvestasi di Kantor Kemenko Ekonomi, Senin (12/3).
Airlangga bilang sebetulnya pemberian insentif tersebut diformulasikan hampir sepuluh tahun silam, berdasarkan masukan dari BKPM dan pelaku industri. Adapun insentif yang ditawarkan mengakomodasi kebutuhan pelaku industri ketika itu.
Namun sayangnya pemberian insentif ini tidak begitu menggiurkan oleh kalangan pelaku usaha, lantaran terbatas di sektor industri tertentu serta batas minimal nilai investasi yang harus dikucurkan juga sangat besar.
“Misal kalau tax holiday didasarkan pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tertentu, industri dihulu dan sifatnya pionir, nah investasinya besar diatas Rp1 triliun, kemudian baru (dapat) tax holiday-nya 100%,” kata Airlangga mencontohkan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anak buahnya mengevaluasi lagi insentif yang dapat ditawarkan kepada para investor. Hal ini mengingat pemanfaatan insentif tax holiday tax allowance oleh investor masih sangat rendah.
Secara khusus, Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengkalkulasi ulang fasilitas ini.
Dia menilai evaluasi dan perbaikan fasilitas pajak ini sangat penting, mengingat negara lain juga menawarkan insentif yang menarik. Perbaikan yang diharap juga dilakukan adalah dengan berinovasi dalam memangkas perizinan serta regulasi yang menghambat investasi.
“Bapak Presiden menginginkan dilakukan secepatnya, penyederhanaan pemberian insentif dilakukan,” kata Airlangga. (Ini).
