Home Nasional Istana: Perppu KPK Seperti Buah Simalakama buat Presiden

Istana: Perppu KPK Seperti Buah Simalakama buat Presiden

0
SHARE

abdul.basith@kontan.co.id-Kepala Staff Presiden Moeldoko memberikan keterangan soal penundaan sejumlah RUU Pemerintah minta pengesahan sejumlah RUU ditunda, RUU KPK tidak termasuk

Matanurani, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, PresidenJoko Widodo (Jokowi) tidak akan mungkin memuaskan semua pihak dalam mengambil keputusan terkait polemik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

Sebab, jika Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi, itu akan mengecewakan partai politik, terutama pendukungnya di parlemen.

Sementara kalau Presiden tidak mengeluarkan Perppu, maka mahasiswa dan aktivis antikorupsi penolak revisi UU KPK yang akan kecewa.

“Keputusan ini seperti simalakama, enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/10).

Oleh karena itu, menurut Moeldoko, saat ini Presiden masih memikirkan keputusan terbaik yang akan ia ambil. Dia sekaligus memastikan, Presiden mendengar masukan yang semua pihak sampaikan.

Pada Senin (30/9) lalu, Presiden sudah bertemu pimpinan partai politik pendukungnya. Moeldoko juga menerima sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, Kamis (3/10) kemarin.

“Presiden banyak yang harus didengarkan, ada partai politik, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, ada berbagai elemen masyarakat,” ujar Moeldoko. “Maka, sekali lagi bahwa Presiden mendengarkan, mendengarkan dengan jernih, mendengarkan dengan cermat, agar nanti langkah-langkah ke yang terbaik,” imbuh dia.

Yang jelas, setelah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak UU KPK hasil revisi dan sejumlah RUU lain di berbagai daerah, Presiden mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu.  Jokowi mengungkapkan hal itu usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9).

Namun, Ketua Umum Surya Paloh menyebut Presiden dan partai politik koalisi pendukungnya sepakat untuk tidak menerbitkan Perppu KPK. Kesepakatan itu Jokowi dan pimpinan parpol pendukung ambil saat bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9) malam.

Sementara mahasiswa yang bertemu Moeldoko pada Kamis (3/10) kemarin memberi waktu sampai 14 Oktober bagi Jokowi untuk menerbitkan Perppu. Jika tidak, maka mahasiswa mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar. (Ktn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here