Home Nasional Hasto: 5 Kosong, Hoax Memercik Ke Muka Paslon 02

Hasto: 5 Kosong, Hoax Memercik Ke Muka Paslon 02

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Pemilu 2019, sudah didepan mata. Kurang dari 100 hari lagi pesta 5 tahunan demokrasi Indonesia akan menjadi hajat nasional.  Rakyat tentu sangat berharap, seperti sebuah pertandingan yang sehat dan menyenangkan, stake-holder yang terlibat secara langsung akan menyajikan suguhan yang fair-play.

Sejak reformasi 1998, pemilu sebagai produk demokrasi telah diupayakan dan dirancang dengan penuh tangung jawab. Melalui system yang komplet dibentuklah Komite Pemilihan Umum yang sifat independen, mandiri dan tetap.

Dalam system perpolitikan, demokrasi ditempatkan sebagai hakim tertinggi. Bukan hoax yang dibumbi dengan sikap memecah belah. Bukan pula meracuni dengan memainkan tuduhan faksi baik dan buruk.

“Untuk itu kami TKN sangat menyesalkan adanya upaya yang sistematis, terintegrasi dan massif untuk menjatuhkan dan mendeligitimasi KPU. Bukan justru untuk memberi ruang agar KPU dapat menjalaskan tanggungjawab dan tugas yang diberikan oleh Negara untuk mendemonstrasikan agar demokrasi dari rakyat untuk rakyat” terang Hasto Kristiyanto ketika jumpa pers di posko Rumah Cemara (8/1)

Sebagai kelengkapan elemen demokrasi, dibentuk juga Bawaslu, yang disepakati sebagai pengawas menjaga etika pelaksanaan pemilu yang mengikat. Kepercayaan publik harus ditingkatkan karena kerangka system tersebut sudah disepakati oleh partai peserta pemilu di DPR.

Lebih lanjut, sekretaris TKN itu menerangkan bahwa kita tidak ingin terjadi dan terulang lagi bila ada anggota KPU yang diiming-imingi mendapat insentif masuk kedalam struktur partai bahkan masuk dalam kepemerintahan. KPU harus tetap madiri, bebas dari kepentingan dan terjaga kredibilitasnya. Agar publik tetap percaya pada KPU

Sebagai kelengkapan untuk menjaga pelaksanaan Demokrasi yang dipercaya oleh rakyat, negarapun telah membentuk DKPP. Dewan inilah yang diberi amanat untuk menjaga pemilu dari aspek etika, tanggung jawab dan mengikuti mekasnisme prosedur yang sesuai dengan undang-undang.

Para elit politik harus sadar bahwa kelengkapan elemen pemilu itu paling tidak dapat menjadi jaminan kepada rakyat, dan pesta demokrasi akan berlangsung didalam koridor dan tatanan demokrasi yang berkedaulatan.

Menyesalkan ketika ada upaya downgrad delegitimasi KPU. Berikan ruang. Sekaligus fungsi pengawasan. Tak bisa dibiarkan.

Pengalaman didalam bernegara, Indonesia mengalami masa pemerintah yang otoriter. KPU hanya menjadi stempel untuk melanggengkan  kekuasaan. “Panitia” pemilu hanya sebagai institusi yang tak bernyawa. Sehingga memaksa jutaan mahasiswa untuk menjatuhkan penguasa yang mengkebiri demokrasi, dan mengembalikannya kepada pemilik demokrasi sesungguhnya, rakyat Indonesia.

“Semangat reformasi harus tetap kita nyalakan dan menjadi momentum untuk menegakkan demokrasi yg baik dan benar sesuai dengan etika timur, yakni mendengar suara rakyat, bukan suara hoax” tambah Hasto

Semakin mendekati pemilu dan khusunya debat edisi perdana, pemutarbalikkan fakta dan pemelintiran semakin gemuruh. “Dalam catatan saya ketika tim dan simpatisan paslon 02 menggunakan isu-isu agama akhirnya menyerang balik kerumah mereka. Sebut saja seperti cara wudhu, melaksanakan sholat dan membaca alquran. Akhirnya masyarakat melihat sendiri kenyataan yang benar” terang sekjen PDIP tersebut.

Riuhnya berita yang memenuhi jagat media inilah yang membuat Hasto terpaksa harus mengungkit kembali hoax. Seperti kemarin dan masih hangat jadi perbincangan publik, bahwa BPN menuduh TKN seolah tidak siap bedat. Pada hal BPN yang meminta pengaturan-pengaturan penyampaian visi-misi tanpa debat.

Selanjutnya terjadi upaya mengaburkan tujuan dan makna debat sebagai tindakan untuk menjatuhkan pihak paslon 02. Sejatinya Debat itu adalah ajang untuk mengadu program, gagasan serta agenda-agenda prioritas. Karena debat adalah kontestasi gagasan. Bahkan kritik berlebihan bahwa debat itu untuk mempertontonkan kelemahan.  Tapi ketika bermain dengan hoax seperti isu selang mesin cuci darah di RSCM digoreng meski akhirnya, tidak tidak terbukti.

Hasto juga mengutarakan betapa cawapres paslon 02 yang menunjukkan ketidakselarasan perkataan dan perbuatannya ketika mengatakan bahwa pembangunan tol tanpa utang. Faktanya justru sebaliknya, Sandi berhutang ketika membangun tol Cipali ketika itu. Teranyar, kasus hiruk pikuk kertas suara 7 kontener yang sudah dicoblos sebanyak 70 juta lembar.

“Jadi per hari ini, 8 Januari 2019, Paslon 01 menang telak 5 kosong, akibat bunuh diri tim paslon 02 menebar ancaman hoax” tutup Hasto .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here