Home Nasional Enam Kesepakatan Ketum Parpol Koalisi Saat Bertemu Presiden Jokowi

Enam Kesepakatan Ketum Parpol Koalisi Saat Bertemu Presiden Jokowi

0
SHARE

Matanurani, Jakarta –  Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengungkapkan enam poin yang merupakan hasil perbincangan dirinya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7) kemarin malam.

Adapun poin pertama dalam keterangan yang diterima, pada Selasa (24/7) yaitu, koalisi sepakat mengusung kembali Jkw sebagai Capres 2019 tanpa reserve.

Kedua, Koalisi menyepakati enam parpol sebagai formasi solid pengusungan. Dalam hal masih ada parpol lain yang dalam perundingannya di tempat lain tidak berakhir bahagia, koalisi tidak membatasi hanya pada enam parpol saja. Namun demikian, tambahan anggota koalisi harus disepakati seluruh anggota yang enam secara mufakat.

Ketiga, koalisi sepakat bahwa dukungan parpol-parpol kepada pemerintahan Jokowi harus dilandasi itikad baik, mengedepankan disiplin berkoalisi, konsistensi dalam berkomunikasi di dalam dan di luar ruang rembug koalisi, dan prinsip saling memahami kelebihan dan kekurangan setiap pemerintahan yang harus dikawal dan dikoreksi terus-menerus secara santun, terukur, dan menjunjung tinggi etika politik.

Keempat, koalisi menyepakati secara bulat satu nama cawapres warga terbaik Indonesia untuk mendampingi Jokowi. Adapun kapan penyampaian namanya kepada publik, koalisi memberikan kehormatan tertinggi kepada Presiden Jokowi untuk mengumumkan pada saatnya.

Kelima, koalisi juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menentukan hari baik pendaftaran pada hari-hari terakhir pendaftaran Pilpres 4 hingga 10 Agustus 2018, menyesuaikan juga dengan kesibukan tugas-tugas negara yang beliau emban.

Keenam, koalisi sepakat untuk memerangi digunakannya hoax, fitnah dan insinuasi kebencian berlatar SARA sebagai sarana pemenangan kontestasi politik.

Seraya mengingatkan penegakan hukum tanpa pandang bulu atas digunakannya hal-hal tersebut dalam Pilkada yang telah berlalu maupun Pilpres dan Pileg tahun depan. Mengingat hal tersebut berpotensi memecah-belah sesama anak bangsa dan mengusik kerukunan umat beragama yang mencederai nasionalisme kita. (Ktn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here