Home Nasional DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang belum terkoneksi dengan jaringan internet.

Siskeudes ini harus mempunyai sistem yang mudah dipahami oleh aparatur desa. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I tentang pengawasan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Ruang GBHN Komplek Parlemen Senayan, Rabu( 20/9) lalu.

Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam melihat banyaknya kasus penyalahgunaaan dana desa dan ditangkapnya sejumlah kepala desa sebagai kurangnya sistem pengawasan terhadap suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Oleh karena itu Komite I DPD RI meminta kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus yang digunakan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan UU Desa yang melekat pada aparat internal pemerintah yaitu inspektorat di pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan beserta anggarannya yang bersumber dari APBN dan APBD,” jelas Akhmad.

Selain itu, Komite I mendesak pemerintah untuk memformulasikan kembali Dana Desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan amanat pada penjelasan pasal 72 ayat 2 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (Koj).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here