Home Nasional Diskusi Pengusaha Berpolitik, Aktivitas Politik dalam Bisnis Perusahaan Harus Lebih Transparan

Diskusi Pengusaha Berpolitik, Aktivitas Politik dalam Bisnis Perusahaan Harus Lebih Transparan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Keterlibatan politisi dan pemerintah di sektor korporasi bukan lagi hal yang asing di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Tapi masih terdapat kekhawatiran dalam masyarakat terhadap potensi tindak korupsi dan kapitalisme kroni. Hubungan politik dan bisnis tidak dapat sepenuhnya dilarang namun harus ada transparasi dan akunbilitas yang jelas dalam pelaksanaannya.

Itu yang mengemuka dalam diskusi bertajuk “Aktivitas Politik Perusahaan Di Negara-Negera Berkembang” diselenggarakan Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) dengan Deakin University Australia dan Universitas Airlangga, di Financial Hall, di Jakarta, Kamis sore (8/11)

Koneksi politik diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena perusahaan yang terhubung secara politik dapat memanfaatkan koneksi pemerintah tersebut untuk mendapatkan peluang bisnis yang menguntungkan. Di sisi lain, koneksi politik juga dikhawatirkan dapat mengurangi nilai perusahaan, karena potensi terjadinya transaksi yang meragukan antara pendukung politik dan orang dalam.

Terlebih lagi, transparasi untuk mengungkapkan keterlibatan direktur dan komisaris bisnis dalam politik – atau sebaliknya keterlibatan politikus sebagai anggota dewan direktur dan komisaris bisnis perusahaan – tidak sepenuhnya diatur oleh undang-undang dan regulasi di Indonesia selain peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK menyangkut Politically Exposed Person (PEP) dalam industri jasa keuangan.

Iman Harymawan, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mengatakan, secara etika, keterlibatan politik oleh para pengambil keputusan di sebuah perusahaan, seperti anggota dewan direktur dan komisioner, seharusnya diungkap secara detil dan konsisten dalam laporan tahunan. Namun masih banyak perusahaan yang belum transparan karena sifatnya sebatas sukarela.

“Praktik pengawasan etika hubungan politik dan bisnis sangat diperlukan, dan dapat direalisasikan apabila adanya regulasi resmi dari pemerintah yang mendorong perusahaan transparasi dan akunbilitas perusahaan-perusahaan tersebut,” ucap Iman.

Keterlibatan aktivitas politik dalam bisnis sebetulnya tidak ada manfaat positif bagi keberhasilan perusahaan tersebut bahkan dapat berdampak negatif, berdasarkan sejumlah riset. Perusahaan dengan direktur atau komisioner yang mempunyai hubungan politik tidak mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap penghasilan bisnis, dan justru mempunyai dampak negatif terhadap nilai perusahaan karena besarnya potensi tindak korupsi dan nepotisme yang sudah ramai diberitakan oleh media.

Menurutnya, sangat penting bagi ekonomi berkembang seperti Indonesia untuk menumbuhkan budaya whistleblowing dalam sikap profesionalisme. Profesi akuntan yang bertanggung jawab adalah salah satu garis depan yang mempunyai peran penting dalam menjaga etika bisnis, apalagi yang sudah melibatkan hubungan politik. “Koneksi politik dalam berbisinis seharusnya mempunyai kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi negara, tidak hanya kepentingan individu atau perusahaan,” tutur Iman. (Ind).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here