Home Nasional Dirut PT Garam Ditangkap KPK, Menteri Susi: Masih Ambigu

Dirut PT Garam Ditangkap KPK, Menteri Susi: Masih Ambigu

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Boediono beberapa waktu lalu telah diamankan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Dirut PT Garam ditangkap terkait dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebesar 75.000 ton.

Menanggapi hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya memberikan rekomendasi terkait impor garam konsumsi. PT Garam pun memiliki hak khusus untuk melakukan impor garam konsumsi ini.

“Untuk garam, KKP hanya sesuai dengan permendag merekomendasikan garam konsumsi, tidak ada yang lain. Jadi kalau garam konsumsi stok nasional kurang, PT Garam harus beri dan hanya cuma PT Garam. Dulu semua orang bisa impor,” jelasnya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (16/6).

Terdapat kemungkinan bahwa ada pihak yang menjebak dalam kasus ini. Namun, pemerintah masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.

“Bahwa kemudian ada kemungkinan disalahgunakan, baru kemungkinan ya karena indikasi ada permainan yang menjebak sana sini juga kelihatan sekali. Kita hanya rekomendasikan garam konsumsi, sebetulnya konsumsi dan industri sama saja. Itu sebetulnya hal yang dari dulu sudah jadi persoalan. Kemungkinannya banyak, yang dulu bisa impor terus comfort zone hilang jadi membuat pelaporan,” jelasnya.

Susi pun menilai persoalan ini masih ambigu. Namun, Susi tak ingin persoalan ini menurunkan semangat pemerintah dalam memperbaiki tata kelola niaga di Indonesia.

“Jadi ini persoalan yg memang masih ada ambigu sana-sini dan kita menunggu penyelidikan lebih lanjut. Karena kartel pangan di Indonesia itu luar biasa. Tapi tidak boleh surutkan spirit pemerintah perbaiki tata niaga pangan,” jelasnya.

Ke depannya, pemerintah akan membuat kebijakan untuk menjaga kepentingan para petani garam. Susi pun masih meyakini bahwa dalam kasus ini PT Garam tidak melakukan kesalahan.

“Kita konsultasi dengan polisi. Kita berharap tidak menyurutkan spirit pemerintah untuk membuat peraturan dalam tata niaga garam. Apa yang terjadi masih penyidikan. saya belum melihat PT Garam melakukan kesalahan. Kita ke depan tetap akan membuat policy yang menjaga kepentingan para petani garam dan memastikan pemerintah hadir untuk jaga balance supply dan demand,” ujarnya.

Namun, belum diketahui aturan secara detail yang akan diterbitkan. Pemerintah pun masih berencana untuk terus melindungi kepentingan petani garam.

“Permen kita belum tahu apa yang akan diperbaiki belum tahu. Kita belum tahu hasil penyidikan ini apakah ini permainan di dalam atau di luar kan belum tahu,” jelasnya.(Oke)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here