Home Nasional Deretan UU yang Harus Direvisi dan Dibuat untuk Pindah Ibu Kota

Deretan UU yang Harus Direvisi dan Dibuat untuk Pindah Ibu Kota

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta. Penentuan dua lokasi ini bisa dikatakan berlangsung singkat mengingat wacana pembahasan mengenai ibu kota baru dibuka pada April 2019 lalu.

Pemilihan kedua wilayah itu dilakukan setelah Jokowi bersama dengan jajaran kabinetnya melakukan kajian yang singkat. Belakangan rencana pergantian ibu kota ini menuai pro dan kontra lantaran dinilai belum matang.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menuturkan pergantian ibu kota tidak mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya kajian yang mendalam. Menurutnya pemerintah harus benar-benar serius untuk menggarap ‘proyek’ besar tersebut.

Menurutnya, payung hukum untuk meletakkan ibu kota baru juga harus dituntaskan terlebih dahulu. Pasalnya pemindahan ibu kota baru sangat erat kaitannya dengan undang-undang yang ada sehingga perencanaan itu harus dikordinasikan bersama dengan DPR.

“Pemerintah memang harus berkoordinasi di internal eksekutif kemudian hasil koordinasi perencanaan itu mereka datang ke DPR membahas UU,” ungkapnya di DPR beberapa waktu lalu.

Amali berharap pemerintah dalam hal ini bisa melakukan persiapan sebelum nantinya pelaksanaan pemindahan ibu kota tidak menemui hambatan. “Jadi saya berharap tahapan-tahapan dilalui nanti soal perdebatan itu ya silakan pada saat pemerintah sudah menyampaikan secara resmi ke DPR,” terangnya.

Sementara itu Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menjelaskan ada sembilan UU yang harus diselesaikan. Tujuh UU diantaranya perlu dilakukan revisi dan dua UU harus dibuat guna pemindahan ibu kota baru.

Pertama kata dia, UU yang harus direvisi adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta sebagai lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Jakarta yang kini masih memiliki sifat sebagai daerah khusus menjadi tidak memiliki kekhususan lagi.

Kedua, pembuatan UU tentang penetapan bahwa telah memilih daerah baru sebagai ibu kota. UU ini kata dia, tentang nama daerah yang dipilih sebagai ibu kota negara. “Ketiga, perlu revisi atau pembuatan UU tentang Penataan Ruang di lbu Kota Negara,” bebernya.(Oke).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here