Home Nasional Defisit Transaksi Berjalan Bukan Dosa Bagi Negara Berkembang

Defisit Transaksi Berjalan Bukan Dosa Bagi Negara Berkembang

0
SHARE

Matanurani, Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai defisit transaksi berjalan bukan dosa bagi negara berkembang. Pasalnya, sebagian besar modal untuk pembangunan negara berkembangmemang masih impor.

“Negara berkembang memiliki defisit transaksi berjalan bukan dosa, tetapi ini tidak terkait langsung dengan dosa karena ini tidak mengikuti agama apapun. Defisit transaksi berjalan dalam konteks tertentu, bukan dosa, tetapi dapat dihukum,” ujarnya saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont, Rabu (30/1).

Diketahui, transaksi berjalan ditopang dari transaksi perdagangan internasional, pendapatan investasi, pembayaran utang luar negeri baik pokok maupun cicilan, termasuk transfer dana.

Hingga kuartal III 2018, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan mencapai 2,86 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal itu dipicu oleh defisit neraca perdagangan barang dan jasa.

Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, menyadari isu defisit transaksi berjalan cukup sensitif secara politis. Oleh karenanya, perlu pemahaman untuk lebih dalam mengenal defisit transaksi berjalan.

Di negara berkembang, memiliki defisit transaksi berjalan bukan suatu kesalahan, tetapi jika defisit transaksi berjalan terlalu besar, biasanya porsi defisit lebih dari 3 persen PDB, maka pasar bisa menghukum.

Misalnya, dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian dan tingkat suku bunga yang cenderung menanjak, negara yang memiliki defisit transaksi berjalan akan menerima hukuman berupa aliran modal keluar dan depresiasi nilai tukar. Kondisi ini yang juga dialami oleh Indonesia.

Kebijakan untuk memangkas defisit transaksi berjalan di negara berkembang berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah hati-hati dalam menyasar sektor yang dapat berkontribusi dalam menekan defisit transaksi berjalan.

Dalam hal ini, di Indonesia, upaya pengurangan impor lebih diarahkan untuk barang-barang konsumsi bukan untuk barang modal maupun barang setengah jadi yang memang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Di tengah kondisi global yang kurang bersahabat, lanjut dia, pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan yang dapat menenangkan pasar. Setelah tenang, pasar bakal kembali mengambil keputusan untuk berinvestasi di suatu negara secara rasional.

“Terkadang, di saat kondisi yang tidak rasional, pemerintah harus memegang kendali untuk menunjukkan kepada pasar bahwa kami memiliki alternatif. Di saat-saat ini, penting untuk berbicara soal kepemimpinan dan kredibilitas,” katanya. (Cen).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here