Home Nasional Data Tak Sinkron Turunkan Kualitas Kebijakan Pertanian

Data Tak Sinkron Turunkan Kualitas Kebijakan Pertanian

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Data pertanian yang tidak sinkron antarlembaga pemerintah maupun data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan akan mengurangi kualitas kebijakan pertanian yang mengacu pada data tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah diminta segera membentuk Badan Pangan seperti amanat UU Pangan. Dengan kewenangannya, Badan Pangan bisa mengoordinasikan semua lembaga terkait pangan, termasuk melakukan sinkronisasi berbagai data pangan.

Anggota Pokjasus Dewan Ketahanan Pangan, Ahmad Yakub, mengatakan dampak dari data pertanian yang tidak sinkron antarlembaga, dan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil akan menyebabkan sistem pertanian menjadi tidak berkelanjutan.

“Sebab, setiap lembaga mempunyai sistem sendiri-sendiri atau antarlembaga tidak nyambung. Akibatnya, setiap lembaga akan berusaha membuat laporan asal bapak senang,” kata dia,Jumat (15/9).

Ahmad Yakub menambahkan sistem pertanian yang tidak berkelanjutan akan mudah dimanfaatkan oleh oknum pedagang dan pemburu rente. “Setiap kelemahan di pendataan pertanian akan dimanfaatkan oleh pemburu rente. Mereka akan berusaha mempengaruhi oknum pejabat agar bisa bermain di pasokan dan distribusi,” ungkap dia.

Hal senada dikemukakan peneliti Indef, Nailul Huda. Menurut dia, data merupakan pijakan awal pembuatan kebijakan. Kalau datanya tidak sinkron antarlembaga, kebijakan antarlembaga bisa jadi akan tumpang-tindih, bahkan kontradiktif. “Kebijakan yang diambil akan merugikan masyarakat,” tukas dia.

Contohnya, lanjut Nailul, kebijakan komoditas kedelai. Kementerian Pertanian menyatakan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun data dari industri malah menyebutkan tidak ada kedelai. “Dengan kondisi seperti ini, yang dirugikan tentu saja masyarakat baik produsen maupun konsumen,” jelas dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2017, volume impor komoditas kedelai sebanyak 207,8 ribu ton dengan nilai 92,6 juta dollar AS. Di April 2017, impor meningkat menjadi 242,2 ribu ton dengan nilai 108,0 juta dollar AS. Dari data tersebut kemungkinan volume impor kedelai bisa mencapai 2,4 juta ton setahun.

Sebelumnya juga dikabarkan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengklaim lonjakan produksi komoditas padi dan jagung. Produksi padi diklaim 75,4 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2015 dan 79,14 juta ton GKG tahun 2016.

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, surplus beras berdasarkan angka produksi itu mencapai 22,7 juta ton pada 2015-2016. Namun, surplus tidak tecermin pada harga di pasaran. Selama 2017, harga beras medium lebih dari 10.500 rupiah per kilogram (kg). Harga ini lebih tinggi daripada harga acuan pembelian dan harga eceran tertinggi yang beberapa kali dikoreksi melalui peraturan menteri perdagangan sebesar 9.000–9.500 rupiah per kg.(Koj).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here