Home Nasional BPK: Tata Kelola Sawit RI Masih Banyak Masalah

BPK: Tata Kelola Sawit RI Masih Banyak Masalah

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut banyak masalah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perlu kerja keras dan konsistensi untuk memperbaikinya.

Hal itu ditegaskan Anggota IV BPK, DR Rizal Djalil dalam rapat dengan sejumlah menteri dan pimpinan perusahaan pengelola perkebunan sawit bertempat di kantor BPK, Jakarta, Jumat (23/8).

Hadir dalam rapat tersebut, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; dan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar.

Agenda rapat ini adalah paparan terkait hasil pemeriksaan perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta sesuai dengan kebijakan dan ketentuan internasional.

“BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pertanian, dan instansi lainnya. Dalam rapat ini, kami sampaikan hasilnya,” kata Rizal usai rapat.

Hasilnya, kata mantan anggota DPR asal PAN ini, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
“Pertama terkait hak guna usaha (HGU) yang belum dimiliki. Kedua, terkait plasma yang harusnya dibangun namun belum dibuat,” papar pria asal Jambi ini.

Selanjutnya, kata Rizal, masih banyak terjadi tumpang tindih usaha perkebunan dengan pertambangan. Ke depan, masalah ini perlu dibenahi. “Keempat, ada beberapa perkebunan yang menggarap kawasan di luar kawasan yang seharusnya dibudidayakan atau usahakan. Jadi di luar izin yang diberikan pemerintah,” kata Rizal.

Masalah lainnya, masih kata Selain masalah-masalah itu, kata Rizal, ada juga perusahaan yang melaksanakan usaha perkebunan di atas hutan konservasi, hutan lindung, bahkan taman nasional.

Hal itu juga menjadi salah satu persoalan. Meski begitu, dirinya tak mau menyebut perusahaan mana yang melakukan praktik tersebut. Dirinya merekomendasikan lembaga penegak hukum dilibatkan untuk memberantas praktik tersebut.

“Tapi saya usulkan untuk melibatkan Kapolri dan Kejaksaan karena ada UU Kehutanan dan Perkebunan yang terkait dengan pidana. Saya berharap penyelesaian ini, dua hal, tetap menjamin kepastian penerimaan negara. Kalau pengusaha sudah mengikuti semua ketentuan jangan lagi nanti ada masalah di belakang,” paparnya.

Pembenahan masalah pengelolaan sawit ini penting dilakukan pemerintah. Sebab, kata Rizal, sawit memiliki peranan penting terhadap penerimaan negara, bahkan melebihi minyak dan gas (migas).

“Saat ini, penerimaan negara dari CPO atau kelapa sawit, sudah melampaui migas. Jadi kelapa sawit merupakan penyumbang devisa negara yang signifikan. Sejak era 80-an hingga sekarang, masih banyak masalah yang harus kita selesaikan,” pungkasnya. (Ini).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here