Home Nasional Beredar Hoaks Usai Adik Wakil Gubernur Sumut Diproses Polisi, Tatan: Jangan Dipercaya,...

Beredar Hoaks Usai Adik Wakil Gubernur Sumut Diproses Polisi, Tatan: Jangan Dipercaya, Ini Murni Soal Hukum

0
SHARE

Matanurani, Medan – Kasus dugaan penguasaan hutan lindung menjadi perkebunan yang menjerat Direktur PT. Anugerah Langkat Makmur Musa Idishah, adik kandung Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeckshah, kini masuk tahap pemeriksaan saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Komisaris Besar Tatan Dirsan Atmaja mengatakan penyidik akan memeriksa 10 saksi dalam waktu dekat.

“Kasus ini masih terus berjalan. Kedepan akan diagendakan pemanggilan saksi tambahan kemungkinan akan dilakukan setelah perayaan Imlek,” kata Tatan Dirsan Atmaja, Sabtu (2/2).

Sejak Musa Idishah diproses secara hukum, berbagai isu bergulir. Polisi mengantisipasi agar isu tak memecah belah masyarakat. Tatan mengimbau masyarakat jangan terprovokasi informasi yang tak jelas kebenarannya.

“Polda Sumatera Utara menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk juga toko politik, bahwa Polda Sumatera Utara dalam hal ini murni dalam upaya penegakan hukum,” ujarnya.

Beberapa waktu yang lalu, beredar video berisi rekaman percakapan di media sosial. Dalam video tersebut, seseorang menuding langkah penggeledahan yang dilakukan penyidik kepolisian di dua lokasi di Sumatera Utarabermuatan politik.

“Saya viralkan ini pak pasti. Alasannya apa ini pak kemari? Iya, kami diwajibkan milih 01, kami gak mau, inilah makanya kalian datang kan?” kata seseorang dalam rekaman. Rekaman tersebut berdurasi 17 detik.

Tatan menegaskan proses hukum terhadap Musa Idishah tidak bermuatan politik.

“Kami sampaikan kepada masyarakat, video yang beredar tersebut hoaks. Jangan dipercaya, karena ini murni masalah hukum,” kata Tatan.

Tatan mengatakan kepolisian banyak menerima tanggapan dari masyarakat setelah berani memproses dugaan penguasaan hutan lindung oleh perusahaan. Tatan menekankan alih fungsi hutan lindung berdampak luas terhadap ekosistem.

Tangani 12 kasus

Polda Sumatera Utara hingga kini menangani 12 kasus alih fungsi hutan di beberapa daerah yang telah dijadikan sebagai areal perkebunan.

Tatan mengatakan dari 12 jumlah kasus tersebut ada yang tengah diselidiki maupun yang sudah P-21 atau perkaranya lengkap. Berkas perkara P-21 ada enam kasus dan enam lainnya masih tahap penyelidikan.

“Kasus berupa alih fungsi hutan menjadi kawasan mangrove di wilayah Kabupaten Langkat, Kecamatan Brandan Barat seluas 750 hektare, tersangkanya inisial S, kini kasusnya sudah P-21 dan sedang pelimpahan tahap 2,” ujar Tatan.

Kemudian di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam kasus kawasan hutan ditanam dengan sawit tanpa izin, dengan luas 635 hektare. Tersangkanya berinisial SBD dan kasusnya sudah P-21 dan pelimpahan tahap 2.

Selain itu, di Kabupaten Serdang Bedagai kasus alih fungsi hutan seluas 63 hektare dan 112 hektare HPL, dengan satu orang tersangka dan sudah P-21. Alih fungsi hutan seluas 250 hektare, dua orang tersangka yakni J dan R, yang juga sudah P-21.

Alih fungsi hutan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan tersangka AS. Dan terakhir adalah di Labuhan Batu Utara di kawasan hutan produksi terbatas dengan tersangka inisial TM. Berkas perkara kedua kasus tersebut juga sudah P-21.

Kasus yang masih dalam tahap penyidikan, selain kasus Anugerah Langkat Makmur, juga di Kelurahan Pasar Baru Batahan Kabupaten Mandailing Natal seluas 600 hektare. Dalam kasus itu, polisi sudah menetapkan Musa Idishah sebagai tersangka.

“Jadi tidak benar Polda Sumut hanya mengusut PT. Anugerah, dan tebang pilih dalam penanganan perkara alih fungsi hutan”.(Aku).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here