Home Nasional Ada Mafia dalam Penyusunan Anggaran RAPBD 2020 Jakarta?

Ada Mafia dalam Penyusunan Anggaran RAPBD 2020 Jakarta?

0
SHARE

Seorang teller Bank Mandiri menunjukkan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 di Plasa Mandiri, Jakarta, Senin (8/7/2019). Rupiah pada Senin (8/7/2019) pagi bergerak melemah 66 poin atau 0,47 persen menjadi Rp14.149 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.083 per dolar AS, seiring kemungkinan tidak diturunkannya suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

Matanurani, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menduga adanya mafia anggaran di Pemprov DKI Jakarta terkait ganjilnya Rancangan Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.

Sejumlah item dalam RAPBD DKI 2020 atau Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 belakangan diperbincangkan masyarakat karena dinilai aneh.

“Tidak matang, atau bahkan bisa dikatakan amburadul. Ada perilaku orang atau perilaku oknum-oknum Pemprov yang menurut saya sih ingin melakukan penggelembungan anggaran. Jadi ada potensi korupsinya,” kata dia kepada Tagar, Jumat 1 November 2019.

Penyusunan KUA-PPAS APBD DKI menggunakan sistem e-budgeting direncanakan sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian dijalankan penuh di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika menggantikan Jokowi memimpin pemerintahan DKI pada 2015.

Jadi semuanya itu memang arahnya lebih perilaku-perilaku yang tidak benar, atau perilaku yang melanggar aturan atau SOP yang sudah ada.

Sistem itu terus berlanjut saat Djarot Saiful Hidayat kemudian Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Trubus menjelaskan sistem e-budgeting itu sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013, yang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dia menilai, sistem tersebut cukup baik tetapi belum sempurna. Adanya oknum yang ingin ‘bermain’ dalam penyusunan RAPBD 2020 DKI, kata Trubus, membuat tuduhan menyasar ke gubernur yang memulai sistem e-budgeting KUA-PPAS APBD DKI.

“Pak Gubernur menyalahkan sistemnya, salahkan Ahok dan gubernur sebelumnya. Padahal itu sistemnya sudah cukup memadai untuk mengisi itu udah ada semua. Kemungkinan di dalamnya ada kongkalikong,” ujar dia.

Masalah lain yang muncul terkait tidak transparannya Anies memimpin DKI Jakarta terutama dalam hal penyusunan KUA-PPAS APBD 2020 DKI. Terutama saat publik dikagetkan dengan anggaran aneh KUA-PPAS APBD 2020 DKI Jakarta meliputi anggaran influencer pariwisata, lem Aibon, dan ballpoint yang masing-masing bernilai fantastis.

“Yang menjadi masalah berikutnya adalah penyusunan anggaran tersebut tidak transparan. Kalau itu transparan semua tidak ada masalah. Artinya publik diikutkan. Jadi semuanya itu memang arahnya lebih perilaku-perilaku yang tidak benar, atau perilaku yang melanggar aturan atau SOP yang sudah ada,” ucapnya.

Lahirnya anggaran aneh dan disorotnya transparansi penyusunan KUA-PPAS APBD 2020 DKI, membuat Trubus menilai Anies tidak menguasai permasalahan yang ada di pemerintahan DKI Jakarta.

Fatalnya, lanjut Trubus, Anies menandatangani KUA-PPAS APBD 2020 DKI Jakarta tapi belum mengetahui secara detail seluruh anggaran yang diusulkan. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah belum lama ini.

“Karena seperti diakui Pak Sekda nya itu. Dia mengatakan Pak Anies hanya tanda tangan, enggak tahu detailnya. Nah, ini kan jadi pertanyaan pada sistem itu kan seharusnya diketahui satu persatu,” kata dia.

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Anies untuk membantunya dalam membentuk rancangan anggaran DKI dinilai Trubus telah gagal.

“Nah, ini kenapa bisa jadi lolos? Itu kembali lagi ada persekongkolan di situ, ada penunggang penunggang bebas atau bahasa kerennya ada mafia anggaran yang bermain di situ,” ujar Trubus.

Sebelumnya PSI menemukan sejumlah anggaran ganjil dalam KUA-PPAS APBD 2020 DKI Jakarta, di antaranya anggaran untuk influencer pariwisata DKI Rp 5 milliar, anggaran lem Aibon Rp 82 miliar, dan anggaran ballpoint di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur sebesar Rp 124 miliar.

Ada juga anggaran pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp 121 miliar.

Diungkapkan sejumlah anggaran itu viral di media sosial. Sekelebat web rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta yang dapat diakses di situs apbd.jakarta.go.id ditutup Pemprov DKI Jakarta. Kenyataanya situs itu sebelumnya bisa dilihat. (Tag).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here