Home Nasional 6 Langkah Pemerintah Tingkatkan Devisa Pariwisata Indonesia

6 Langkah Pemerintah Tingkatkan Devisa Pariwisata Indonesia

0
SHARE
6 Langkah Pemerintah Tingkatkan Devisa Pariwisata Indonesia

Matanurani, Jakarta – Sebagai sektor unggulan, pariwisata ditargetkan bisa meraup devisa hingga 17,6 miliar dolar AS dan menjaring 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir tahun 2019.

Sebagai upaya mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan enam langkah strategis.

Enam langkah strategis tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (18/3). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan beberapa kepala daerah di Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Rakor kali ini merupakan tindak lanjut dari rakor sebelumnya pada 29 Agustus 2018 di Yogyakarta. Adapun enam langkah strategis tersebut terkait 3A (atraksi, amenitas, aksesibilitas) dan 2P (Promosi dan Pelaku Usaha.

1. Mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur

Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah percepatan penyelesaian beberapa proyek infrastruktur.

“Seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta dan akses pendukungnya, runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rapid exit taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata,” ujar Perry.

Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

2. Mendorong pengembangan atraksi wisata

Kemudian langkah kedua, lanjutnya, yakni mendorong perkembangan atraksi antara lain, di wilayah perbatasan atau crossborder tourism dengan menggelar berbagai atraksi budaya secara periodik.

Selain itu, akan dilakukan juga pengembangan atraksi wisata kepada segmen wisatawan berkualitas dengan menetapkan kapasitas daya dukung (carrying capacity) di daerah destinasi wisata seperti di Danau Toba dan Komodo di Labuan Bajo.

“Karena memenang jumlah wisatawannya tidak terlalu banyak tetapi masa tinggalnya dan spendingnya lebih besar, karena lebih banyak menikmati keindahan alam Indonesia,” katanya.

3. Meningkatkan kualitas amenitas

Peningkatan kualitas amenitas ini dilakukan melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di destinasi prioritas yakni Danau Toba dan Borobudur.

Selain itu akan dilakukan juga penyelenggaraan Program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata.

“Di sisi lain, BI juga akan memastikan ketersediaan uang rupiah laik edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata,” jelas Perry.

4. Memperkuat promosi wisata

Pemerintah juga akan memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara.

“Langkah itu dilakukan antara lain melalui promosi digital (marketplace), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (hot deals) di sejumlah destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub,” sebutnya.

5. Mendorong investasi

Langkah kelima yakni mendorong investasi dan pemilihan dalam pengembangan destinasi, serta peningkatan SDM pariwisata, perbaikan dukungan data dan Informasi, antara lain penerbitan publikasi standarisasi dan kegiatan usaha klasifikasi pengeluaran wisman.

Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan KBRI terkait aktivitas pariwisata.

“Lalu penerbitan petunjuk teknis kredit usaha rakyat (KUR) untuk pariwisata sekaligus peningkatan kapasitas SDM di sejumlah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang pariwisata,” tambahnya.

6. Menyusun standar prosedur manajemen pariwisata. (Kps).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here