Home News Mendagri Janji Buka Akses PPATK Awasi Dana Transfer Daerah

Mendagri Janji Buka Akses PPATK Awasi Dana Transfer Daerah

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat 20 Desember 2019.

Kiagus mengungkapkan membahas sejumlah hal dengan Mendagri Tito Karnavian. Namun, Kiagus tidak menjelaskan detail apa yang menjadi pembahasan tersebut. “Ada hal-hal yang ingin kami selesaikan dengan Mendagri,” kata Kiagus.

Kiagus juga tidak berkomentar banyak mengenai kasus dugaan kepala daerah menyimpan uangnya di kasino-kasino. Seperti diketahui, dugaan itu sempat diutarakan oleh PPATK baru-baru ini. “Nanti saja ya,” ujar Kiagus.

Dia hanya menyebut pertemuan terkait dengan evaluasi atau ulasan-ulasan. Sementara pertemuan Kiagus dengan Mendagri Tito juga dilakukan secara tertutup di Gedung A kantor Kemendagri. “Kita ada mutual evaluation review juga,” kata Kiagus.

Sementara usai pertemuan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berjanji akan meningkatkan akses PPATK untuk pengawasan anggaran.

“Kita sepakat di antaranya ke depan dari Kemendagri akan meningkatkan akses kepada PPATK dalam rangka melakukan profiling, sekaligus crosschecking atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK,” kata Tito.

Mendagri mengingatkan bahwa ada sekitar Rp865 triliun transfer dari pusat ke daerah baik provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian juga ada Rp72 triliun ke pemerintah desa.

“Kemudian dari PPATK, rekan-rekan sudah paham, sebagai financial inteligent unit. Memiliki kewenangan untuk memonitor lalu lintas transaksi, termasuk transaksi yang mencurigakan,” ujar Tito.

Tito mengatakan angka Rp856 triliun ini bukanlah angka yang kecil. Apalagi Kemendagri juga menurutnya tetap diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk soal keuangan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri, karena kami tidak memiliki akses untuk meneliti sistem perbankan dan lain-lain. Itu kewenangannya ada pada di antaranya PPATK,” kata Tito.

Karena itu pihaknya meminta bantuan PPATK. Yakni bekerja sama untuk melakukan monitoring agar dana-dana tersebut untuk ke desa maupun ke kabupaten dan kota menjadi efisien, efektif, tepat sasaran dan digunakan untuk pembangunan.

Sebelumnya, PPATK mengungkap transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan oknum kepala daerah, dengan modus menyimpan uang di rekening kasino di luar negeri. Jumlahnya cukup fantastis mencapai Rp50 miliar dalam bentuk valuta asing.(Cen).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here