Home News Mahkamah Agung Tegaskan Jaminan Kesehatan Kewajiban Negara

Mahkamah Agung Tegaskan Jaminan Kesehatan Kewajiban Negara

0
SHARE
Warga meninggalkan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020). Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja yakni dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I, untuk kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

Matanurani, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian uji materi atau judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.

Kabiro Humas MA, Abdullah menjelaskan, pertimbangan majelis hakim mengabulkan uji materi Perpres nomor 75/2019 dan membatalkan kenaikaniuran BPJS Kesehatan. Dikatakan, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan dan beban hidup yang ditanggung oleh warga. Apalagi dengan kondisi saat ini, menaikan iuran BPJS akan semakin membebani masyarakat.

“Kenaikan iuran seharusnya tidak dilakukan saat ini di saat kemampuan masyarakat tidak meningkat, namun justru beban biaya kehidupan meningkat. Bahkan, tanpa diimbangi dengan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diperoleh dari BPJS,” kata Abdullah di kantornya, Jakarta, Selasa (10/3).

Selain itu, kata Abdullah, jaminan sosial yang termasuk di dalamnya jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia. Dikatakan, salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita pendiri negara Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945 adalah kewajiban negara.

“Dimana kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam pemberian kesehatan sebagai upaya melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualutas dan terjangkau oleh masyarakat,” katanya

Untuk itu, Abdullah berharap pemerintah dapat mewujudkan jaminan kesehatan tanpa membebani masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan itu, MA mengabulkan sebaguian uji materi yang diajukan KPDCI terkait Perpres nomor 75 tahun 2019. MA melihat para pemohon uji materi yang merupakan pasien cuci darah tidak sanggup membayar iuran jaminan kesehatan jika nilainya terlampau tinggi.

“Kalau dengan BPJS yang tinggi-tinggi (biaya mahal) itu tidak sanggup. Pasien merasa beban kalau iuran tinggi, sementara dia orang sakit tidak bekerja tidak punya simpanan. Siapa yang membayar,” papar Abdullah.(Bes).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here