Home News Korupsi Berjamaah Di Sumut, Mendagri: Jangan Tergoda Jalan Pintas

Korupsi Berjamaah Di Sumut, Mendagri: Jangan Tergoda Jalan Pintas

0
SHARE
Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tjahjo Kumolo.

Matanurani, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak habis fikir dengan terkuaknya dugaan korupsi berjamaah di Sumatera Utara. Pernyataannya ini menanggapi penetapan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sebagai Mendagri tentunya merasa prihatin, merasa sedih karena ini mencakup puluhan mantan dan anggota dewan,” ungkapnya dalam siaran persnya, Minggu (1/4).

Padahal, jelasnya, ia selalu mengingatkan pemangku kebijakan untuk tidak terjerumus pada area rawan korupsi. Menurutnya, salah satu lahan yang kerap dijadikan praktik rasuah yakni perencanaan dan penyusunan anggaran. Ia pun bingung dengan masih banyaknya oknum pemangku kebijakan yang ‘bermain’ pada sektor ini. Padahal, sudah banyak yang ditangkap oleh KPK.

“Sudah banyak contoh, harusnya itu jadi pelajaran berharga bagi semuanya untuk hati-hati. Tapi masih saja ada yang bermain. Saya kira harus hati-hati karena area itu yang dicermati oleh KPK, Kejaksaan termasuk BPK dalam audit anggaran ini juga yang berkaitan dengan perencanaan anggaran,” ujarnya.

Mendagri juga mengimbau agar kepala daerah maupun DPRD tidak tergoda jalan pintas yang tidak sesuai aturan. Jika ada permintaan-permintaan yang tak sesuai peraturan, lebih baik ditolak. Jika tidak ada kesepakatan dalam pembahasan dan penyusunan anggaran, lebih baik itu disahkan lewat Peraturan Gubernur (Pergub).

“Sedikit ada penyimpangan, apalagi ada penyalahgunaan, apalagi ada pembagian, pasti terbongkar. Sebagaimana yang dialami oleh teman-teman teman Pemda dan DPRD di Sumut,” imbuh Tjahjo.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tersangka terhadap 38 orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. Ke-38 anggota DPRD Sumut itu diduga terlibat dalam kasus suap interpelasi dan pengesahan APBD Sumut oleh Mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho.

Penetapan status tersangka terhadap 38 orang itu diketahui dari surat pemberitahuan bernomor B/227/DIK.00/23/03/2018 yang ditujukan KPK kepada Ketua DPRD Sumatera Utara, Wagirin Arman tertanggal 29 Maret 2018, yang ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman. Surat pemberitahuan tersebut sudah beredar luas di kalangan wartawan di Medan sejak Jumat 30 Maret 2018. (Inf).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here