Home News Komisi VI  DPR RI Cecar Mendag dan Bulog soal Impor Beras

Komisi VI  DPR RI Cecar Mendag dan Bulog soal Impor Beras

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Komisi VI Dewan Perwakilan Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah. Dalam rapat kali ini, pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Perdagangan Enggartisto Lukita, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logisitk (Perum Bulog) Djarot Kusumayakti serta Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Andriyani.

Dalam rapat tersebut, para anggota komisi VI DPR RI mencecar pemerintah dengan sejumlah pertanyaan. Khususnya segala yang terkait dengan proses impor beras yang dilakukan pemerintah.

“Berapa destinasi pelabuhan nanti untuk pemerataan stok ini 500.000 ton? Apa sudah ditentukan sebelumnya atau nanti?” ujarnya dalam RDP di Ruang Rapat Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Selanjutnya, anggota Komisi VI lainnya yakni Abdul Wahid justru mempertanyakan data stok beras yang tersebar di masyarakat. Dimana antara Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan justru memiliki data stok yang berbeda.

Menurutnya, Kementerian Pertanian selalu mengklaim stok beras yang dimiliki pemerintah karena panen selalu terjadi. Akan tetapi, data dari Kementerian Perdagangan justru menunjukkan data stok beras yang menipis sehingga mengharuskan impor.

“Masalah terkait neraca, tidak punya neraca beras. Ada simpang siur antara Kemendag dan Kementan. Akibat statement Menteri Pertanian, sebenarnya ada masalah harga. Contoh data Kementan tidak akurat. Harus ada rapat gabungan,” jelasnya.

Senada dengan Abdul, Anggota Komisi VI lainya yakni , Rieke Diah Pitaloka juga mempertanyakan data simpang siurnya data stok beras yang ada di Kementerian.

“Saya Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP menolak impor beras. Jadi pokoknya selama data yang disampaikan kepada publik belum jadi satu data yang utuh dan alirannya, menolak impor beras,” tegasnya.

Menurut anggota dewan yang juga mantan artis tersebut juga mempertanyakan keputusan pemerintah untuk melakukan impor. Karena menurut data Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga Perum Bulog yang dimilikinya menunjukan tidak perlu ada impor beras.

Apalagi, kebijakan impor beras ini dilakukan pada saat mendekati masa panen raya. Sehingga dirinya mencurigai ada maksud lain dari keputusan impor tersebut.

“Tanggal 23 November 2017 Mentan bilang, stok sampai Mei 2018. 7 Desember 2017 Bulog mengatakan stok 1,1 juta akan sampai April 2018. Jadi persoalan (impor beras) jangan ditarik pada siapa yang boleh impor, PPI atau Bulog. Harusnya betulkah kita tidak ada stok beras,” jelasnya.

Lebih jauh dirinya mengatakan, berdasarkan data satelit, terlihat bahwa pada Januari 2018, akan ada panen di 854.369 ha lahan dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 4,2 juta ton.

Pada February 2018 akan ada panen di 1.638.391 ha lahan dengan produksi GKG 8,55 juta ton. Pada Maret 2018 panen di 2.252.962 ha lahan dengan produksi GKG 11,8 juta ton.(Mer).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here