Home News Ketua DPP: Pemecatan Sudding Sesuai AD/ART Partai Hanura

Ketua DPP: Pemecatan Sudding Sesuai AD/ART Partai Hanura

0
SHARE
Ketua DPP Partai Hanura Ahmad Nawardi

Matanurani, Jakarta – Ketua DPP Partai Hanura Departemen Pertanian, Kelautan dan Peternakan, Ahmad Nawardi dalam keterangannya mengatakan gerakan kudeta yang dipimpin Sarifudding Sudding terhadap Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) merupakan tindakan inskonstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART.

Imbasnya, OSO memecat Sudding sebagai sekjen Hanura demi mempertahankan soliditas dan stabilitas partai dari pusat sampai daerah.

“Tindakan pemecatan OSO terhadap Sarifudding Sudding sudah sesuai dengan ketentuan AD/ART sebagai payung hukum tertinggi,” tegas Ahmad di Hotel Manhatan Jakarta, Rabu (17/1).

Ahmad mengatakan pemecatan Sarifudding Sudding terlebih dahulu disampaikan OSO kepada Wiranto sebagai ketua Dewan Pembina Partai Hanura sehingga apapun tindakan Sudding tidak dapat dianggap mewakili Partai Hanura.

Ahmad mengingatkan, salah satu hasil dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura di Bali pada bulan Agustus 2017 lalu adalah memberikan kewenangan revitalisasi kepengurusan partai kepada ketua umum partai.

Hasil Munaslub Partai Hanura tahun 2016 silam juga menegaskan bahwa OSO diberikan mandat dan kepercayaan untuk memimpin Partai Hanura sampai tahun 2020 mendatang.

Selain itu, upaya pergantian jabatan OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura oleh sebagian kader yang mengatasnamakan DPP Hanura melalui rapat-rapat di luar forum rapat partai yang dipimpin Suding jelas menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Pasal 15 ART Partai Hanura dengan jelas menyatakan kekosongan jabatan ketua umum sebelum habis masa jabatan terjadi karena yang bersangkutan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

“Faktanya OSO tidak sedang mengalami situasi dan kondisi sebagaimana disebutkan di atas. OSO tetap mampu menjalankan tugas dan kewajiban kepartaian dengan baik,” tegasnya.

Sementara, lanjut Ahmad, pada Pasal 16 ART Partai Hanura menyatakan pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan ketum hanya dapat dilakukan melalui munas dan/atau munaslub. Dalam hal keadaan khusus, tetap harus melalui rapat pimpinan partai tingkat pusat dan mendapat keputusan dewan pembina.

Ia mengharapkan dengan diberhentikannya Sudding sebagai Sekjen Hanura, seluruh kader Hanura dari pusat sampai daerah tetap mempertahankan soliditas untuk mencapai target partai yaitu masuk tiga besar dalam Pemilu tahun 2019 sekaligus meraih 81 kursi di DPR.

“Target besar ini dapat terwujud melalui kerja-kerja politik secara berkesinambungan oleh seluruh kader Hanura di Seluruh Indonesia,” pungkasnya.(Rmo).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here