Home News Investasi Sebesar Rp 1.722 Triliun Terhambat Masuk RI Karena Kebanyakan Aturan

Investasi Sebesar Rp 1.722 Triliun Terhambat Masuk RI Karena Kebanyakan Aturan

0
SHARE

Tempat Pengisian Baterai Kendaraan Listrik —— Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kanan) ketika mendengarkan penjelasan dari Direktur PT ABB Sakti Industri (ABB Indonesia) Dodon Ramlie (ketiga kiri) saat meninjau stan ABB Indonesia pada Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 di Jakarta, Rabu (4/9). Sebagai perusahaan teknologi ABB mengklaim telah memimpin perkembangan besar di sektor teknologi Electronic Vehicle Fast Charging sejak 2010 yang kini sudah dibuktikan di 68 negara. Indonesia optimis dapat membangun industri mobil listrik paling cepat tahun 2020. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/04/09/2019

Matanurani, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, adanya tumpang tindih regulasi di Indonesia membuat investasi sebesar US$ 123 miliar atau senilai Rp 1.722 triliun (kurs 1 US$ = RP 14.000) tersendat masuk ke Indonesia.

“Sudah US$ 123 miliar yang ada di piple line. Ada yang sudah satu tahun hingga tiga tahun tidak selesai-selesai prosesnya. Itu karena dua hal, pertama karena tumpang tindih, kedua karena kita sendiri,” tutur Luhut, Rabu (13/11).

Tak hanya karena aturan yang tumpang tindih, investasi pun yang akan masuk ke Indonesia terhambat karena Indonesia yang masih gemar melakukan impor. “[alasan] Kedua, dari kita sendiri. Kita tidak mau menyelesaikan ini karena kita masih suka impor-impor,” tutur Luhut, Rabu (13/11).

Menurut Luhut, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi rantai pasok global. Tetapi, Indonesia sulit mengambil tindakan dengan cepat karena aturan yang saling tumpang tindih.

Saat ini pemerintah tengah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)yang mengusung skema perudangan Omnibus Laws masuk dalam prolegnas 2020-2024.

Kedua UU tersebut akan menjadi salah satu solusi atas aturan yang menghambat investasi.

Luhut pun meminta dukungan dari para anggota Badan Legislatif DPR untuk mendukung dan memberi masukan atas usul omnibus law tersebut.(Ktn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here